Showing posts with label History. Show all posts
Showing posts with label History. Show all posts
Dutch Journalist visited Bonthain
Saturday, April 3, 2010
Jurnalis dari Negeri Belanda (Wendy van den Hurk) berkunjung ke Kabupaten Bantaeng. Jurnalis dari Koran PZC (www.pzc.nl) yang ditemani General Manager AMBAE, Koodinator Liputan Harian Fajar (Ruslan Ramli) dan Kabag. Humas Kabupaten Bantaeng melakukan penelusuran sejarah kedatangan Belanda di Bantaeng. Wendy van den Hurk yang juga bekerja pada perusahaan media online di negeri Kincir Angin tersebut juga melihat dari dekat perkembangan pembangunan, termasuk program pengembangan tanaman hias (bunga potong) Krissan di Loka, Kecamatan Ulu Ere.
Selama berada di Bonthain, Wendy mendatangi bangunan peninggalan Belanda, seperti :
1. Gereja Protestan yang dibangun pada tahun 1939
2. Kantor KODIM 1410 Bantaeng yang merupakan bekas kantor Pemerintahan Belanda
3. Rumah Tahanan (Rutan)
4. Pekuburan Belanda yang terletak di Jl. Pemuda Bantaeng
Selain itu, wartawati PZC itu juga berencana mengunjungi "Balla Tujua ri Onto", Insya Allah besok 4 April 2010. Lokasi ini merupakan situs sejarah yang pernah menjadi ibukota BONTHAIN (nama Bantaeng pada zaman Belanda). Selain melihat langsung kondisi lapangan, jurnalis dari Negeri Keju itu banyak mendapat masukan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Andi Pawiloi Kr. Nippong).
Wendy bersama General Manager AMBAE dan Koodinator Liputan Harian Fajar (Ruslan Ramli) melalui Kabag. Humas Kabupaten Bantaeng berkesempatan bertatap muka dengan Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah). Bupati Bantaeng yang menerima kedatangan Tim tersebut berharap, Wendy bisa menulis tentang kabupaten yang pernah dipimpin 86 Residen ini. Kita tak mungkin melupakan sejarah. Namun seiring dengan kemajuan zaman, kami berharap Pemerintah Belanda bisa member perhatian kepada daerah dimana dia juga pernah hadir, urainya.
Untuk itu, Nurdin berharap melalui tulisan PZC akan ada perhatian Pemerintah Belanda untuk turut memajukan pembangunan di Kabupaten berjuluk Butta Toa ini, tambahnya. Pada zaman Belanda, Bantaeng sangat maju. Selain menjadi pusat pemerintahan yang membawahi Kabupaten Jeneponto, Bulukumba hingga Selayar, daerah ini juga menjadi pusat pendidikan dan ekonomi di bagian selatan Sulsel.
Kini, banyak perubahan, namun masih juga banyak masyarakat miskin yang memerlukan perhatian untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Karena itu, bila memungkinkan Pemda Kabupaten berharap ke depan dapat dilakukan kerja sama dalam bentuk kota kembar (Sister City). Tahap awal, Pemda Kabupaten Bantaeng akan melakukan kerja sama erat dalam bentuk Sister City dengan salah satu kota di Jepang yakni Matsuyama. Negeri Matahari Terbit itu juga akan menyerahkan mobil Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Sepeda.
Pada kesempatan itu juga akan dilakukan penanaman secara massal bunga Sakura. Ia berharap, kerja sama antar kota ini akan lebih memudahkan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menunjang pengembangan daerah. Nurdin Abdullah juga mengemukakan keinginannya melestarikan bangunan tua yang dibangun Belanda tersebut dalam bentuk museum. Dengan begitu, ia berharap menjadi spirit bagi generasi muda untuk memajukan daerah.
Selama berada di Bonthain, Wendy mendatangi bangunan peninggalan Belanda, seperti :
1. Gereja Protestan yang dibangun pada tahun 1939
2. Kantor KODIM 1410 Bantaeng yang merupakan bekas kantor Pemerintahan Belanda
3. Rumah Tahanan (Rutan)
4. Pekuburan Belanda yang terletak di Jl. Pemuda Bantaeng
Selain itu, wartawati PZC itu juga berencana mengunjungi "Balla Tujua ri Onto", Insya Allah besok 4 April 2010. Lokasi ini merupakan situs sejarah yang pernah menjadi ibukota BONTHAIN (nama Bantaeng pada zaman Belanda). Selain melihat langsung kondisi lapangan, jurnalis dari Negeri Keju itu banyak mendapat masukan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Andi Pawiloi Kr. Nippong).
Wendy bersama General Manager AMBAE dan Koodinator Liputan Harian Fajar (Ruslan Ramli) melalui Kabag. Humas Kabupaten Bantaeng berkesempatan bertatap muka dengan Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah). Bupati Bantaeng yang menerima kedatangan Tim tersebut berharap, Wendy bisa menulis tentang kabupaten yang pernah dipimpin 86 Residen ini. Kita tak mungkin melupakan sejarah. Namun seiring dengan kemajuan zaman, kami berharap Pemerintah Belanda bisa member perhatian kepada daerah dimana dia juga pernah hadir, urainya.
Untuk itu, Nurdin berharap melalui tulisan PZC akan ada perhatian Pemerintah Belanda untuk turut memajukan pembangunan di Kabupaten berjuluk Butta Toa ini, tambahnya. Pada zaman Belanda, Bantaeng sangat maju. Selain menjadi pusat pemerintahan yang membawahi Kabupaten Jeneponto, Bulukumba hingga Selayar, daerah ini juga menjadi pusat pendidikan dan ekonomi di bagian selatan Sulsel.
Kini, banyak perubahan, namun masih juga banyak masyarakat miskin yang memerlukan perhatian untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Karena itu, bila memungkinkan Pemda Kabupaten berharap ke depan dapat dilakukan kerja sama dalam bentuk kota kembar (Sister City). Tahap awal, Pemda Kabupaten Bantaeng akan melakukan kerja sama erat dalam bentuk Sister City dengan salah satu kota di Jepang yakni Matsuyama. Negeri Matahari Terbit itu juga akan menyerahkan mobil Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Sepeda.
Pada kesempatan itu juga akan dilakukan penanaman secara massal bunga Sakura. Ia berharap, kerja sama antar kota ini akan lebih memudahkan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menunjang pengembangan daerah. Nurdin Abdullah juga mengemukakan keinginannya melestarikan bangunan tua yang dibangun Belanda tersebut dalam bentuk museum. Dengan begitu, ia berharap menjadi spirit bagi generasi muda untuk memajukan daerah.
Balla' Lompoa in Bonthain
Sunday, March 7, 2010
Hampir di tiap daerah dikenal yang namanya Balla' Lompoa. Dalam konteks besarnya di wilayah Sulawesi Selatan, dikenal Balla' Lompoa di Kabupaten Gowa. Merupakan tempat bermukimnya raja-raja Gowa pada zamannya. Demikian halnya dengan Balla' Lompoa Bantaeng, merupakan tempat bermukim para raja Bantaeng dahulu kala. Salah satu obyek wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan bila berkunjung ke Bonthain.
Balla' Lompoa berarti Rumah (Balla') Besar (Lompoa/Lompoa). Layak disebut besar karena ukurannya yang terbilang amat besar dibandingkan rumah lainnya. Mungkin saat ini tidak patut lagi disebut besar karena telah banyak bangunan/rumah yang lebih besar dari Balla' Lompoa. Namun, di zamannya tidak ada yang mampu menyaingi kebesarannya.
Ukurannya mencapai 1.617 Kilometer persegi, jumlah tiangnya pun tak lazim. Puluhan tiang menyangga rumah tersebut menjadikannya lebih besar dan tinggi dibanding bangunan disekitarnya. Kemegahannya mencerminkan kekuasaan yang dipegang sang raja.
Balla' Lompoa di Bonthain banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kedatangannya tidak sekedar melihat bangunan dari luar. Namun, lebih untuk melihat peninggalan apa saja yang tersimpan di rumah tersebut. Banyak barang bersejarah peninggalan Raja-raja Bantaeng masih tersimpan rapi disana. Misalnya Badik, Selendang, Gong, Guci, Lipa' (Sarung), Alat Dapur, Tempat Tidur, Pedang dan sebagainya.
Keseluruhan alat dimaksud dijaga dengan baik oleh seorang Pinati (Penjaga) yang ditugaskan oleh pewaris kerajaan. Pinati ini semacam Sejarahwan yang mengetahui benar seluk-beluk sejarah Bonthain, termasuk kisah Balla' Lompoa dan isinya. Oleh pihak pewaris kerajaan, tiap tahunnya dilakukan pencucian benda-benda pusaka. Kegiatan ini lazim disebut dengan Accera' Kalompoang.
Bila anda berniat berkunjung ke Bonthain, mampirlah sejenak di Balla' Lompoa sebelum mengunjungi obyek wisata lainnya. Letaknya di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng. Amat mudah menemukannya karena lokasinya amat strategis di lintasan poros Makassar-Bantaeng-Bulukumba.
Balla' Lompoa berarti Rumah (Balla') Besar (Lompoa/Lompoa). Layak disebut besar karena ukurannya yang terbilang amat besar dibandingkan rumah lainnya. Mungkin saat ini tidak patut lagi disebut besar karena telah banyak bangunan/rumah yang lebih besar dari Balla' Lompoa. Namun, di zamannya tidak ada yang mampu menyaingi kebesarannya.
Ukurannya mencapai 1.617 Kilometer persegi, jumlah tiangnya pun tak lazim. Puluhan tiang menyangga rumah tersebut menjadikannya lebih besar dan tinggi dibanding bangunan disekitarnya. Kemegahannya mencerminkan kekuasaan yang dipegang sang raja.
Balla' Lompoa di Bonthain banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kedatangannya tidak sekedar melihat bangunan dari luar. Namun, lebih untuk melihat peninggalan apa saja yang tersimpan di rumah tersebut. Banyak barang bersejarah peninggalan Raja-raja Bantaeng masih tersimpan rapi disana. Misalnya Badik, Selendang, Gong, Guci, Lipa' (Sarung), Alat Dapur, Tempat Tidur, Pedang dan sebagainya.
Keseluruhan alat dimaksud dijaga dengan baik oleh seorang Pinati (Penjaga) yang ditugaskan oleh pewaris kerajaan. Pinati ini semacam Sejarahwan yang mengetahui benar seluk-beluk sejarah Bonthain, termasuk kisah Balla' Lompoa dan isinya. Oleh pihak pewaris kerajaan, tiap tahunnya dilakukan pencucian benda-benda pusaka. Kegiatan ini lazim disebut dengan Accera' Kalompoang.
Bila anda berniat berkunjung ke Bonthain, mampirlah sejenak di Balla' Lompoa sebelum mengunjungi obyek wisata lainnya. Letaknya di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng. Amat mudah menemukannya karena lokasinya amat strategis di lintasan poros Makassar-Bantaeng-Bulukumba.
Profil Bantaeng Tennis Camp
Thursday, February 18, 2010Untuk mengetahui sejarah berdirinya Bantaeng Tenis Camp, Black Community and Black In News of Bonthain mencari informasi tersebut langsung pada pihak yang mengelolanya. Sebelum nama Bantaeng Tennis Camp, dulunya bernama Bawakaraeng Junior Tennis Camp (BJTC) diresmikan oleh Bapak H. M. Amin Syam (Ketua Pengda PELTI Sulawesi Selatan) pada tanggal 29 Juni 2004 yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti. Peresmian ini dilakukan pada saat beliau Blackinnovationawards goes to campus di Bonthain dalam rangka Peresmian Rehab. Lapangan Tenis PELTI Bawakaraeng Bantaeng.
Bawakaraeng Junior Tennis Camp (BJTC) Bantaeng lahir, berawal dari keprihatinan para penggagas atas prestasi junior Kabupaten Bantaeng pada setiap event-event di Makassar. Adapun Penggagas pembentukan Bawakaraeng Junior Tennis Camp (BJTC) Bantaeng adalah :
1. Ir. H.Syafruddin Siata, MS
2. H. Asri Rani
3. Syahrul Bayan, SSTP
4. Iswan Nurdin
Lambat laun, Bawakaraeng Junior Tennis Camp berubah nama menjadi Bantaeng Tennis Camp (BTC) pada tanggal 9 September 2008, seiring dengan pencitraan nama Kabupaten Bantaeng. Harapannya, dengan jalur prestasi tennis, Bantaeng dapat dikenal dimana saja. Bantaeng Tennis Camp (BTC) menetapkan Visi Raih Prestasi dengan Team Work yang Solid dengan Program kerja yang mengacu pada penggalian bakat petenis junior Kabupaten Bantaeng dan peningkatan prestasi di tingkat Regional maupun di tingkat Nasional.
Salah satu strategi yang dilakukan dengan mengirimkan Iswan Nurdin untuk mengikuti pelatihan pelatih Level I dan Level II. Dari ilmu pertenisan yang diraihnya, diteruskan kepada anak didik. Terbilang singkat, namun dengan modal semangat akhirnya 6 bulan latihan, telah mampu menunjukkan prestasi regional dan nasional waktu itu.
Dalam upaya mengarah pada peningkatan Prestasi Petenis Junior Bantaeng, dari pihak Pengelola BTC melakukan kerja sama dengan Loka Camp Resort and Outbound. Hal ini dilakukan demi peningkatan semangat semangat, peningkatan percaya diri dan motivasi individu berupa kegiatan Outbound untuk pembentukan tim work yang solid.
Dari sinilah, sehingga prestasi Petenis-petenis junior asal Bantaeng bermunculan. Nur Adim Ramdani, Nur Oktafianti, Azima Faradina, Fauziah Azis, A. Nesti Ramdani dan Yaumil Iswan. Prestasi mereka tak diragukan khususnya di tingkat Indonesia Timur bahkan Asia.
Bawakaraeng Junior Tennis Camp (BJTC) Bantaeng lahir, berawal dari keprihatinan para penggagas atas prestasi junior Kabupaten Bantaeng pada setiap event-event di Makassar. Adapun Penggagas pembentukan Bawakaraeng Junior Tennis Camp (BJTC) Bantaeng adalah :
1. Ir. H.Syafruddin Siata, MS
2. H. Asri Rani
3. Syahrul Bayan, SSTP
4. Iswan Nurdin
Lambat laun, Bawakaraeng Junior Tennis Camp berubah nama menjadi Bantaeng Tennis Camp (BTC) pada tanggal 9 September 2008, seiring dengan pencitraan nama Kabupaten Bantaeng. Harapannya, dengan jalur prestasi tennis, Bantaeng dapat dikenal dimana saja. Bantaeng Tennis Camp (BTC) menetapkan Visi Raih Prestasi dengan Team Work yang Solid dengan Program kerja yang mengacu pada penggalian bakat petenis junior Kabupaten Bantaeng dan peningkatan prestasi di tingkat Regional maupun di tingkat Nasional.
Salah satu strategi yang dilakukan dengan mengirimkan Iswan Nurdin untuk mengikuti pelatihan pelatih Level I dan Level II. Dari ilmu pertenisan yang diraihnya, diteruskan kepada anak didik. Terbilang singkat, namun dengan modal semangat akhirnya 6 bulan latihan, telah mampu menunjukkan prestasi regional dan nasional waktu itu.
Dalam upaya mengarah pada peningkatan Prestasi Petenis Junior Bantaeng, dari pihak Pengelola BTC melakukan kerja sama dengan Loka Camp Resort and Outbound. Hal ini dilakukan demi peningkatan semangat semangat, peningkatan percaya diri dan motivasi individu berupa kegiatan Outbound untuk pembentukan tim work yang solid.
Dari sinilah, sehingga prestasi Petenis-petenis junior asal Bantaeng bermunculan. Nur Adim Ramdani, Nur Oktafianti, Azima Faradina, Fauziah Azis, A. Nesti Ramdani dan Yaumil Iswan. Prestasi mereka tak diragukan khususnya di tingkat Indonesia Timur bahkan Asia.
Legiun Veteran Republik Indonesia to 53 years
Monday, January 11, 2010
Pagi yang Djarum Black Slimz tanggal 11 Januari 2010, berangkat menuju Kantor Bupati Bantaeng. Hari ini tepat Senin dimana lazim sebuah Instansi/SKPD melaksanakan Upacara Bendera. Namun pagi sedikit lain dari biasanya, sejak pagi buta sekitar pukul 06.15 Wita para serdadu telah memadati halaman Kantor Bupati Bantaeng. Black Community militer ini berasal dari Satuan KODIM 1410 Bantaeng, mereka ditugaskan sebagai Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA yang ke-53.
Tentunya hadir beberapa Anggota Legiun Veteran yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bantaeng. Usia yang semakin tua tak mengurungkan niatnya untuk tetap hadir pada upacara tersebut. Upacara pun dimulai yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sekda Kabupaten Bantaeng membacakan Amanat Ketua DPP Legiun Veteran Republik Indonesia.
Mengutip beberapa point yang disampaikan dalam amanat tersebut, antara lain :
1. Veteran bukan mantan pejuang, tetapi tetap sebagai pejuang hingga akhir zaman
2. Veteran adalah pihak penting yang ikut memperjuangkan lahirnya kebebasan dan kemerdekaan
3. Legiun Veteran didirikan sebagai wadah untuk menyatukan para pejuang agar terakomodir, sehingga mendapat perhatian yang serius dari pihak yang telah menikmati kemerdekaan karenanya
4. Guna memperhatikan nasib Veteran, Pemerintah menelorkan beberapa peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya
Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI adalah organisasi yang menghimpun para Veteran Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967, Negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia, ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963, dan yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata. Menurut UU No. 7/1967 semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia dan berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran.
Pesan penting dari peringatan ini, diharapkan kepada semua pihak agar mampu mengingat dan Blackinnovationawards tiap jasa-jasa yang disumbangkan kepada negara ini agar dapat merasakan udara kemerdekaan. Pesan ini penting diteruskan hingga anak cucu kita kelak.
MERDEKA...............!!!
Tentunya hadir beberapa Anggota Legiun Veteran yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bantaeng. Usia yang semakin tua tak mengurungkan niatnya untuk tetap hadir pada upacara tersebut. Upacara pun dimulai yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sekda Kabupaten Bantaeng membacakan Amanat Ketua DPP Legiun Veteran Republik Indonesia.
Mengutip beberapa point yang disampaikan dalam amanat tersebut, antara lain :
1. Veteran bukan mantan pejuang, tetapi tetap sebagai pejuang hingga akhir zaman
2. Veteran adalah pihak penting yang ikut memperjuangkan lahirnya kebebasan dan kemerdekaan
3. Legiun Veteran didirikan sebagai wadah untuk menyatukan para pejuang agar terakomodir, sehingga mendapat perhatian yang serius dari pihak yang telah menikmati kemerdekaan karenanya
4. Guna memperhatikan nasib Veteran, Pemerintah menelorkan beberapa peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya
Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI adalah organisasi yang menghimpun para Veteran Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967, Negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia, ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963, dan yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata. Menurut UU No. 7/1967 semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia dan berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran.
Pesan penting dari peringatan ini, diharapkan kepada semua pihak agar mampu mengingat dan Blackinnovationawards tiap jasa-jasa yang disumbangkan kepada negara ini agar dapat merasakan udara kemerdekaan. Pesan ini penting diteruskan hingga anak cucu kita kelak.
MERDEKA...............!!!
Freedom of Jeneponto
Thursday, January 7, 2010Harry Bhaskara was recently invited to visit the School of Democracy in the southern Sulawesi regency of Jeneponto. The school is one of five run by the Jakarta-based Indonesian Commission for Democracy (KID). Below is his report of the visit. Jeneponto regency in the province of South Sulawesi is home to a militant Muslim community. It is a public secret that Christians are not allowed to build churches there and Chinese Indonesians as well as Javanese are barred from conducting business, local activists say. In the last two years, however, the secret has made its way into school discussions for the first time.
“The discussions, both frank and candid, were an eye-opener to the Jeneponto community. They were first held in a classroom setting within the school and later openly in a public broadcast conducted by a local radio broadcaster, with ‘talk-back’ discussions from the community,” said Idrus Taba of Melania Foundation, a research and education NGO based in Makassar.
The foundation is KID’s local partner in the Jeneponto School of Democracy, funded by the Netherlands-based Institute for Multiparty Democracy. Aside from Jeneponto, KID also runs four other schools in Banyuasin (South Sumatra), Malang (East Java), Tangerang (Banten) and Lembata (East Nusa Tenggara).
The unique social characteristics of Jeneponto were one of the reasons why KID, led by noted sociologist Dr. Ignas Kleden, chose the area as a site for the school in 2006, when it also set up the other four schools.
Public discussions are part of the school’s curriculum, which runs for a year, taking 30 students annually. Classroom sessions are held twice a month on Saturdays and Sundays.
“Community members in this remote town marveled at the opportunity to rub shoulders with local and national luminaries who led discussions, whose names they only learned from the newspaper,” said Idrus, who is also a lecturer at Hasanuddin University.
The school shuns the traditional classroom setting and emphasizes active student participation in classes, he said.
Lecturers at the school include scholars, bureaucrats, politicians, parliamentarians, NGO activists, businesspeople, feminists, religious leaders and journalists.
Opening the school in this exclusive community has proven problematic, he added.
“Initially it was extremely difficult. It was seen as a Western product and local people, being staunchly Muslim, rejected the school outright, especially when they learned the school was funded by a Western country.”
Idrus’s colleague at Melania Foundation, Mohd. Sabri, said Jeneponto people believed there was an ulterior motive in the foundation of the school.
“They were suspicious that we wanted to convert them to Christianity,” Sabri said.
Unperturbed, Idrus and Sabri approached fellow members of the Muhammadiyah socio-religious organization, their former student colleagues of Hasanuddin University as well as local community elders, and eventually their determination and diplomatic finesse gained them entry into the community.
Once the school took off, it did not take long to win the hearts of the locals.
“Especially when students are presented with examples from their own community, they start to understand democracy is something they really need to know,” said Sabri, who lectures on philosophy at the University of Islam in Makassar.
Subjects in the curriculum include democracy, social analysis, intellectual history of democracy, political and government systems, public policies, democracy and business, law and human rights and conflict resolution.
Students of the school said the lessons they learned from the school have been a boon.
“We put accounting and budgeting records on the wall for everybody to see. This is a lesson on accountability and transparency. I learned about the importance of making decisions through majority votes,” said NGO activist Suryani Hajar Gaptur, a student in 2007.
Takdir Alfiat, a student in 2006, said there was widespread interest in joining the school. Each year more than 200 people apply for a place, but it has only 30 seats,” Takdir said.
Mohd. Isra, a Muslim who once vehemently opposed the school, said he ended up taking part regularly at the public discussions it held.
“In the end there are good things that we can learn from the discussions,” Isra said,
Isra is not a student of the school, but like other Jeneponto residents, he is welcome to join public discussions and the numerous radio talk shows and film showings.
Jeneponto is not alone in its exclusive character, said Sabri. Many regencies in the province, he said, are either anti-Christian or anti-outside-traders.
“But I don’t think these characteristics are rooted in ancient Jeneponto tradition. I am still researching the origin of these sentiments. For the time being I believe they are more the result of competing interests arising after our 1945 independence,” he said.
Dr. Deddy Tikson, a professor of political science at Hasanuddin University, said alumni of the school were better off in understanding democracy than college students.
“We are talking about traders or farmers who attend the school. The South Sulawesi government should adopt the school. The local parliamentarians should apply for funding to finance such a school,” said Deddy, who also lectures at the school.
The school has a very positive impact on the Jeneponto community, he said.
“It is like a movement, a reformation movement, since it is free of any kind of indoctrination. The students are free to discuss democracy as they see it in their own community or the western liberal democracy,” said Deddy.
Another lecturer at Hasanuddin University said his students had asked him to implement the curriculum of the School of Democracy at their university.
“They found the curriculum ingenious,” Alwi Rachman said.
Sabri summed up the impact of the school by quoting a local saying: “I dedicated my whole body to you, my King, but not my badik (dagger)”. Jeneponto is used to be part of the legendary Kingdom of Gowa, in the area north of Makassar.
Increasingly, the Jeneponto people are ridding themselves of their daggers, said Sabri.
“Today the saying has been modified into ‘dedicated myself to you my Regent, but not my intellectual capacity.’”
It means that astuteness has taken the place of the weapon, he said.
Or in other words, Sabri said, “I may have respect for you as my elder and leader but I will rely on myself when it comes to the way I look at things in this world.”
Source : Planet Mole
“The discussions, both frank and candid, were an eye-opener to the Jeneponto community. They were first held in a classroom setting within the school and later openly in a public broadcast conducted by a local radio broadcaster, with ‘talk-back’ discussions from the community,” said Idrus Taba of Melania Foundation, a research and education NGO based in Makassar.
The foundation is KID’s local partner in the Jeneponto School of Democracy, funded by the Netherlands-based Institute for Multiparty Democracy. Aside from Jeneponto, KID also runs four other schools in Banyuasin (South Sumatra), Malang (East Java), Tangerang (Banten) and Lembata (East Nusa Tenggara).
The unique social characteristics of Jeneponto were one of the reasons why KID, led by noted sociologist Dr. Ignas Kleden, chose the area as a site for the school in 2006, when it also set up the other four schools.
Public discussions are part of the school’s curriculum, which runs for a year, taking 30 students annually. Classroom sessions are held twice a month on Saturdays and Sundays.
“Community members in this remote town marveled at the opportunity to rub shoulders with local and national luminaries who led discussions, whose names they only learned from the newspaper,” said Idrus, who is also a lecturer at Hasanuddin University.
The school shuns the traditional classroom setting and emphasizes active student participation in classes, he said.
Lecturers at the school include scholars, bureaucrats, politicians, parliamentarians, NGO activists, businesspeople, feminists, religious leaders and journalists.
Opening the school in this exclusive community has proven problematic, he added.
“Initially it was extremely difficult. It was seen as a Western product and local people, being staunchly Muslim, rejected the school outright, especially when they learned the school was funded by a Western country.”
Idrus’s colleague at Melania Foundation, Mohd. Sabri, said Jeneponto people believed there was an ulterior motive in the foundation of the school.
“They were suspicious that we wanted to convert them to Christianity,” Sabri said.
Unperturbed, Idrus and Sabri approached fellow members of the Muhammadiyah socio-religious organization, their former student colleagues of Hasanuddin University as well as local community elders, and eventually their determination and diplomatic finesse gained them entry into the community.
Once the school took off, it did not take long to win the hearts of the locals.
“Especially when students are presented with examples from their own community, they start to understand democracy is something they really need to know,” said Sabri, who lectures on philosophy at the University of Islam in Makassar.
Subjects in the curriculum include democracy, social analysis, intellectual history of democracy, political and government systems, public policies, democracy and business, law and human rights and conflict resolution.
Students of the school said the lessons they learned from the school have been a boon.
“We put accounting and budgeting records on the wall for everybody to see. This is a lesson on accountability and transparency. I learned about the importance of making decisions through majority votes,” said NGO activist Suryani Hajar Gaptur, a student in 2007.
Takdir Alfiat, a student in 2006, said there was widespread interest in joining the school. Each year more than 200 people apply for a place, but it has only 30 seats,” Takdir said.
Mohd. Isra, a Muslim who once vehemently opposed the school, said he ended up taking part regularly at the public discussions it held.
“In the end there are good things that we can learn from the discussions,” Isra said,
Isra is not a student of the school, but like other Jeneponto residents, he is welcome to join public discussions and the numerous radio talk shows and film showings.
Jeneponto is not alone in its exclusive character, said Sabri. Many regencies in the province, he said, are either anti-Christian or anti-outside-traders.
“But I don’t think these characteristics are rooted in ancient Jeneponto tradition. I am still researching the origin of these sentiments. For the time being I believe they are more the result of competing interests arising after our 1945 independence,” he said.
Dr. Deddy Tikson, a professor of political science at Hasanuddin University, said alumni of the school were better off in understanding democracy than college students.
“We are talking about traders or farmers who attend the school. The South Sulawesi government should adopt the school. The local parliamentarians should apply for funding to finance such a school,” said Deddy, who also lectures at the school.
The school has a very positive impact on the Jeneponto community, he said.
“It is like a movement, a reformation movement, since it is free of any kind of indoctrination. The students are free to discuss democracy as they see it in their own community or the western liberal democracy,” said Deddy.
Another lecturer at Hasanuddin University said his students had asked him to implement the curriculum of the School of Democracy at their university.
“They found the curriculum ingenious,” Alwi Rachman said.
Sabri summed up the impact of the school by quoting a local saying: “I dedicated my whole body to you, my King, but not my badik (dagger)”. Jeneponto is used to be part of the legendary Kingdom of Gowa, in the area north of Makassar.
Increasingly, the Jeneponto people are ridding themselves of their daggers, said Sabri.
“Today the saying has been modified into ‘dedicated myself to you my Regent, but not my intellectual capacity.’”
It means that astuteness has taken the place of the weapon, he said.
Or in other words, Sabri said, “I may have respect for you as my elder and leader but I will rely on myself when it comes to the way I look at things in this world.”
Source : Planet Mole
Sejarah Penetapan Hari Jadi Bantaeng
Hari kelahiran Bantaeng adalah merupakan momentum sejarah yang memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar, oleh karena itu maka penentuan hari Jadi Bantaeng harus dilakukan sejarah arif dan bijaksanas serta mempertimbangkan berbagai hal dan dimensi, antara lain dengan mempergunakan berbagai pendekatan dan penelitian yang seksama, seperti seminar , diskusi-diskusi ilmiah dan observasi terhadap data lontara, penelitian situs sejarah dan melalui penelitian dokumen-dokumen yang ada.
Apabila dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Namun, pemberlakuasn Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, bukanlah menunjukkan keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeling pada Zama Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.
Dengan status Butta Toa, maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan kekuasaan kewilayah timur edan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang berjudul Negara Kertagama.
Dengan demikian, maka hari jadi Bantaeng, selain bermakna historis juga bermakna simbolik yang menggambarkan nilai budaya dan kebesaran Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas.
Tanggal 7 (Tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto, dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu : Kare Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.
Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasngan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran.
Bulan 12 (dua belas),menunjukkan sistim Hadat 12 atau semacam DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis mennetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.
Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu.
Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehiongga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah).
selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan (1279-1368).
Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah,sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.
Sejak terbentuknya Kabupaten daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkasn UU Nomor 29 Tahun 1959, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang pertama dilantik pada tanggal 1 Pebruari 1960.
Adapun pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
1. A. Rifai Bulu (1960-1965)
2. Aru Saleh (1965-1966)
3. Solthan (1966-1971)
4. H. Solthan (1971-1978)
5. Drs. H. Darwis Wahab (1978-1988)
6. Drs. H. Malingkai Maknun (1988-1993)
7. Drs. H. Said Saggaf (1993-1998)
8. Drs. H. Azikin Solthan, M. Si (1998-2008)
9. DR.Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (2008-sekarang)
Source : Bantaeng Government
Apabila dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Namun, pemberlakuasn Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, bukanlah menunjukkan keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeling pada Zama Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.
Dengan status Butta Toa, maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan kekuasaan kewilayah timur edan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang berjudul Negara Kertagama.
Dengan demikian, maka hari jadi Bantaeng, selain bermakna historis juga bermakna simbolik yang menggambarkan nilai budaya dan kebesaran Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas.
Tanggal 7 (Tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto, dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu : Kare Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.
Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasngan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran.
Bulan 12 (dua belas),menunjukkan sistim Hadat 12 atau semacam DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis mennetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.
Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu.
Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehiongga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah).
selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan (1279-1368).
Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah,sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.
Sejak terbentuknya Kabupaten daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkasn UU Nomor 29 Tahun 1959, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang pertama dilantik pada tanggal 1 Pebruari 1960.
Adapun pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
1. A. Rifai Bulu (1960-1965)
2. Aru Saleh (1965-1966)
3. Solthan (1966-1971)
4. H. Solthan (1971-1978)
5. Drs. H. Darwis Wahab (1978-1988)
6. Drs. H. Malingkai Maknun (1988-1993)
7. Drs. H. Said Saggaf (1993-1998)
8. Drs. H. Azikin Solthan, M. Si (1998-2008)
9. DR.Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (2008-sekarang)
Source : Bantaeng Government
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Terletak dibagian selatan provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha, yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa (sumber data BPS Bantaeng 2008). Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut.
Source : Bantaeng Government
Source : Bantaeng Government
Bantaeng Butta toa
Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5o21'23"-5o35'26" lintang selatan dan 119o51'42"-120o5'26"bujur timur. Berjarak 125 Km kearah selatan dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 Km2, dengan jumlah penduduk 170.057 jiwa (2006) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.
Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ±39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Hektar dan hutan lindung 2.773 hektar. secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Hektar (2006).
Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Industri-industri yang berkembang antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.
Pariwisata
Sektor lain yang perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, sepeti permandian alam Bissappu. Juga dipeliharanya peningalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat.
Kabupaten Bantaeng terus berpacu dengan daerah lainnya dengan mengembangkan penataan kota melaui pembuatan taman, drainase, lampu jalan, dan lain-lain.
Source : Bantaeng Government
Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ±39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Hektar dan hutan lindung 2.773 hektar. secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Hektar (2006).
Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Industri-industri yang berkembang antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.
Pariwisata
Sektor lain yang perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, sepeti permandian alam Bissappu. Juga dipeliharanya peningalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat.
Kabupaten Bantaeng terus berpacu dengan daerah lainnya dengan mengembangkan penataan kota melaui pembuatan taman, drainase, lampu jalan, dan lain-lain.
Source : Bantaeng Government
