Showing posts with label APBD. Show all posts
Showing posts with label APBD. Show all posts
CPNS jadi PNS
Thursday, April 15, 2010
Sebanyak 254 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkab. Kabupaten Bantaeng menerima SK 100% sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para PNS Angkatan 2007 tersebut terdiri atas 116 orang Guru, 20 orang Tenaga Kesehatan, 80 orang Tenaga Tekhnis, 15 orang Tenaga Penyuluh dan 23 orang Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa. Hari Rabu, 14 April 2010 para PNS tersebut langsung diambil sumpahnya oleh Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah) di ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dan pengambilan sumpah tersebut dihadiri Plt. Sekkab. Bantaeng (Thamrin Husain), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Muchtar. AM) dan sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Bantaeng berharap, PNS yang baru dilantik dapat menjaga kedisiplinan. Sebab masa depan pemerintahan berada di tangan PNS. Selain itu, PNS harus bisa menyadari keberadaannya sebagai pelayan masyarakat. Kehadiran PNS diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat. Dimanapun ditugaskan, PNS harus dapat menopang pemerintahan agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran PNS di suatu tempat. PNS baru ini diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang memiliki pelayanan prima. Buat suasana baru, biasanya memberi pelayanan yang tulus. Siapa yang datang sambut dengan senyuman. Selama ini, pelayanan seperti itu sudah hilang. Celakanya, bertemu sesame PNS atau bahkan dengan pimpinan sekalipun, masih pura-pura tidak kenal padahal reski itu dating dari berbagai cara. Bisa saja kita mendapat reski hanya karena senyuman atau membantu orang. Hal ini diungkapkan Bupati Bantaeng saat Tim Bonthain meliput acara yang bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng.
Karena itu, biasakan memulai dari yang kecil karena mengubah kebiasaan tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi sedapat mungkin perubahan dilakukan dari diri sendiri agar menjadi contoh kepada yang lainnya. Bupati juga mengingatkan para PNS bahwa gaji yang diterima merupakan uang dari rakyat dalam bentuk APBD. Di Bonthain lebih dari 50% APBD digunakan untuk bayar gaji. Karena itu, kehadiran PNS diharap dapat memperkuat dan meringankan pekerjaan dan pelayanan di daerah ini.
Pemda juga membuat program yang menyentuh kepentingan rakyat. Perhatian kepada rakyat sangat penting karena alokasi gaji PNS dari rakyat. Bekerjalah secara ikhlas dan jujur dan beri pelayanan terbaik kepada masyarakat karena mereka yang menggaji kita. Jangan ada di benak mau menjadi penguasa, tetapi jadilah pelayan masyarakat. Khusus kepada guru yang mendominasi pengangkatan PNS formasi 2007 tersebut, Nurdin Abdullah mengingatkan peran penting para guru untuk meningkatkan intelegensi dan ahlak yang baik. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), sebenarnya kita tidak kekurangan. Hanya saja intelegensi dan ahlaknya yang perlu ditingkatkan.
Ada yang intelegensinya bagus, tapi justru menggerogoti negara. Karena itu, diperlukan kesadaran yang tinggi. Tentunya agar pencitraan yang dilakukan di daerah ini juga berjalan sesuai harapan. Serta Pembangunan yang berkesinambungan pun dapat berjalan sesuai eranya. Jadi, tidak bisa dibanding-bandingkan antara pemerintahan sekarang dan sebelumnya. Tantangan pemerintahan sekarang berhadapan dengan krisis global sehingga bila tidak diantisipasi dengan baik, kita akan tertinggal. Bagaimana mengantisipasinya, kita harus menggerakkan semua sektor agar berdaya tarik. Kita harus memikirkan perkembangan daerah lainnya, termasuk Makassar yang 5-10 tahun ke depan akan menjadi kota sumpek.
Olehnya, kita harus bisa membuat pertumbuhan baru agar ada pilihan masyarakat. Maka amat diperlukan fasilitas agar orang mau datang, termasuk dari Makassar. Kita siapkan fasilitas hotel dan fasilitas tempat rekreasi baik pantai maupun di gunung. Fasilitas rekreasi pantai sudah ada Pantai Marina Korong Batu. Pada wilayah dataran tinggi, telah disiapkan fasilitas agro wisata petik strawberi, apel dan beraneka ragam bunga di kawasan Ulu Ere. Untuk memberikan pelayanan cepat, di Pemerintahan juga harus bisa berbenah.
Jangan bertumpu pada Bupati, tapi juga ke Wakil Bupati, Sekkab dan Asisten yang ada di lingkup pemerintahan. Kecuali memerlukan keputusan strategis, barulah merujuk kepada Bupati. PNS juga diharapkan untuk tidak terlibat pada politik praktis karena akan berpengaruh pada karier. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, jangan mau dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain. Bupati hanya tak ubahnya sebagai pegawai kontrak. Paling lama 5 tahun masa tugasnya akan berakhir, sementara PNS akan terus berkarier hingga masa pensiun.
Bupati Bantaeng berharap, PNS yang baru dilantik dapat menjaga kedisiplinan. Sebab masa depan pemerintahan berada di tangan PNS. Selain itu, PNS harus bisa menyadari keberadaannya sebagai pelayan masyarakat. Kehadiran PNS diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat. Dimanapun ditugaskan, PNS harus dapat menopang pemerintahan agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran PNS di suatu tempat. PNS baru ini diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang memiliki pelayanan prima. Buat suasana baru, biasanya memberi pelayanan yang tulus. Siapa yang datang sambut dengan senyuman. Selama ini, pelayanan seperti itu sudah hilang. Celakanya, bertemu sesame PNS atau bahkan dengan pimpinan sekalipun, masih pura-pura tidak kenal padahal reski itu dating dari berbagai cara. Bisa saja kita mendapat reski hanya karena senyuman atau membantu orang. Hal ini diungkapkan Bupati Bantaeng saat Tim Bonthain meliput acara yang bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng.
Karena itu, biasakan memulai dari yang kecil karena mengubah kebiasaan tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi sedapat mungkin perubahan dilakukan dari diri sendiri agar menjadi contoh kepada yang lainnya. Bupati juga mengingatkan para PNS bahwa gaji yang diterima merupakan uang dari rakyat dalam bentuk APBD. Di Bonthain lebih dari 50% APBD digunakan untuk bayar gaji. Karena itu, kehadiran PNS diharap dapat memperkuat dan meringankan pekerjaan dan pelayanan di daerah ini.
Pemda juga membuat program yang menyentuh kepentingan rakyat. Perhatian kepada rakyat sangat penting karena alokasi gaji PNS dari rakyat. Bekerjalah secara ikhlas dan jujur dan beri pelayanan terbaik kepada masyarakat karena mereka yang menggaji kita. Jangan ada di benak mau menjadi penguasa, tetapi jadilah pelayan masyarakat. Khusus kepada guru yang mendominasi pengangkatan PNS formasi 2007 tersebut, Nurdin Abdullah mengingatkan peran penting para guru untuk meningkatkan intelegensi dan ahlak yang baik. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), sebenarnya kita tidak kekurangan. Hanya saja intelegensi dan ahlaknya yang perlu ditingkatkan.
Ada yang intelegensinya bagus, tapi justru menggerogoti negara. Karena itu, diperlukan kesadaran yang tinggi. Tentunya agar pencitraan yang dilakukan di daerah ini juga berjalan sesuai harapan. Serta Pembangunan yang berkesinambungan pun dapat berjalan sesuai eranya. Jadi, tidak bisa dibanding-bandingkan antara pemerintahan sekarang dan sebelumnya. Tantangan pemerintahan sekarang berhadapan dengan krisis global sehingga bila tidak diantisipasi dengan baik, kita akan tertinggal. Bagaimana mengantisipasinya, kita harus menggerakkan semua sektor agar berdaya tarik. Kita harus memikirkan perkembangan daerah lainnya, termasuk Makassar yang 5-10 tahun ke depan akan menjadi kota sumpek.Olehnya, kita harus bisa membuat pertumbuhan baru agar ada pilihan masyarakat. Maka amat diperlukan fasilitas agar orang mau datang, termasuk dari Makassar. Kita siapkan fasilitas hotel dan fasilitas tempat rekreasi baik pantai maupun di gunung. Fasilitas rekreasi pantai sudah ada Pantai Marina Korong Batu. Pada wilayah dataran tinggi, telah disiapkan fasilitas agro wisata petik strawberi, apel dan beraneka ragam bunga di kawasan Ulu Ere. Untuk memberikan pelayanan cepat, di Pemerintahan juga harus bisa berbenah.
Jangan bertumpu pada Bupati, tapi juga ke Wakil Bupati, Sekkab dan Asisten yang ada di lingkup pemerintahan. Kecuali memerlukan keputusan strategis, barulah merujuk kepada Bupati. PNS juga diharapkan untuk tidak terlibat pada politik praktis karena akan berpengaruh pada karier. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, jangan mau dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain. Bupati hanya tak ubahnya sebagai pegawai kontrak. Paling lama 5 tahun masa tugasnya akan berakhir, sementara PNS akan terus berkarier hingga masa pensiun.
DPRD Pangkas Anggaran SKPD
Thursday, January 28, 2010Anggaran Makan dan Minum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantaeng, dipangkas DPRD Kabupaten Bantaeng. Pemangkasan anggaran ini mencapai 30%, sebagai imbas dari defisit anggaran sebesar Rp 38 M. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan asas manfaat, maka pemangkasan anggaran makan dan minum wajar dilakukan. Adapun sisa anggaran setelah dilakukan pemangkasan, dapat dimasukkan ke dalam Pos Anggaran lain yang programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini diungkapkan Ansar Kaimuddin (Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai Demokrat).
Menurut beliau yang lazim dipanggil anggota dewan ini, pemangkasan anggaran dimaksud merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, termasuk di dalamnya anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perjalanan Dinas di tingkat SKPD ikut dipangkas. Beberapa tahun terakhir, anggaran makan dan minum di SKPD terbilang membengkak, sehingga perlu melakukan pemangkasa agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dalam hal ini, antara Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif tidak berseberangan dalam menyikapinya.
Beliau juga mengungkapkan bahwa faktor utama dilakukannya pemangkasan karena menurunnya quota Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga perlu memaksimalkan penggunaannya, tentunya SKPD di wilayah ini harus memahami substansi dari APBD Kabupaten Bantaeng.
Menurut beliau yang lazim dipanggil anggota dewan ini, pemangkasan anggaran dimaksud merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, termasuk di dalamnya anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perjalanan Dinas di tingkat SKPD ikut dipangkas. Beberapa tahun terakhir, anggaran makan dan minum di SKPD terbilang membengkak, sehingga perlu melakukan pemangkasa agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dalam hal ini, antara Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif tidak berseberangan dalam menyikapinya.
Beliau juga mengungkapkan bahwa faktor utama dilakukannya pemangkasan karena menurunnya quota Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga perlu memaksimalkan penggunaannya, tentunya SKPD di wilayah ini harus memahami substansi dari APBD Kabupaten Bantaeng.
