Showing posts with label DPRD. Show all posts
Showing posts with label DPRD. Show all posts
Duka 3 Mantan Caleg dari 3 Dapil Kabupaten Bantaeng
Wednesday, February 26, 2014
Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, wilayah Kabupaten Bantaeng dibagi ke dalam 4 (empat) Daerah Pemilihan (DAPIL) yang tediri dari 357 TPS. Dapil I (Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa) terdiri dari 155 orang Caleg, Dapil II (Kecamatan Bissappu, Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere) terdiri dari 140 orang Caleg, Dapil III (Kecamatan Tompobulu) terdiri dari 86 orang Caleg dan Dapil IV (Kecamatan Pa’jukukang dan Kecamatan Gantarang Keke) terdiri dari 125 orang Caleg. Total Caleg Kabupaten Bantaeng sebanyak 506 orang untuk mengisi 25 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Periode 2009-2014. Wajib pilih pada keempat Dapil sebanyak 128.105 orang pemilih (Laki-laki sebanyak 60.997 orang dan Perempuan sebanyak 76.108 orang).
Perjalanan 25 Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, diisi dengan berbagai cerita. Salah satunya berupa duka mendalam yang akan terkenang untuk selamanya sebagai alumnus Legislatif. Rupanya alumnus dimaksud tidak mendapat kesempatan yang lebih lama untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai legislator sampai bulan Agustus 2014.
Daun senior berguguran satu persatu pada tubuh lembaga wakil rakyat Bonthain. Tercatat 3 orang mantan Caleg telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kurung waktu 3 tahun terakhir. Ketiganya masing-masing berasal dari 3 DAPIL berbeda, yakni Dapil I, II dan IV. Sementara legislator pemenang Dapil III Pemilu 2009, masih dalam kondisi yang aman. Semoga mereka tetap dalam lindungan Yang maha Kuasa dalam mengemban tugas memperjuangkan aspirasi rakyat sampai akhir masa jabatannya.
Seorang dari tiga legislator tersebut, masih masuk dalam bursa Caleg Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Periode 2014-2019 dengan mencatatkan diri pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng. Berikut detail lengkap sang Pahlawan legislator :
Perjalanan 25 Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, diisi dengan berbagai cerita. Salah satunya berupa duka mendalam yang akan terkenang untuk selamanya sebagai alumnus Legislatif. Rupanya alumnus dimaksud tidak mendapat kesempatan yang lebih lama untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai legislator sampai bulan Agustus 2014.
Daun senior berguguran satu persatu pada tubuh lembaga wakil rakyat Bonthain. Tercatat 3 orang mantan Caleg telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kurung waktu 3 tahun terakhir. Ketiganya masing-masing berasal dari 3 DAPIL berbeda, yakni Dapil I, II dan IV. Sementara legislator pemenang Dapil III Pemilu 2009, masih dalam kondisi yang aman. Semoga mereka tetap dalam lindungan Yang maha Kuasa dalam mengemban tugas memperjuangkan aspirasi rakyat sampai akhir masa jabatannya.
Seorang dari tiga legislator tersebut, masih masuk dalam bursa Caleg Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Periode 2014-2019 dengan mencatatkan diri pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng. Berikut detail lengkap sang Pahlawan legislator :
- H. Takril Akbar Solthan, SE. Berasal dari Caleg DAPIL Bantaeng I Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), meninggal dunia pada tanggal 3 April 2012 di Rumah Sakit Grestelina Makassar karena serangan jantung. Bapak Angki (sapaan Akrab) juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demkorasi Kebangsaan Kabupaten Bantaeng sekaligus sebagai Anggota Fraksi Triguna serta sebagai Anggota Komisi I pada DPRD Kabupaten Bantaeng. Beliau dilantik sebanyak 2 kali sebagai legislator. Pada tahun 2007, almarhum yang juga saudara kandung mantan Bupati Bantaeng Periode 1998-2003 dan 2003-2008 (DR. Drs. H. Azikin Solthan, M.Si) menggantikan M. Idrus Hamjal. Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2183/VIII/2012, Tanggal 15 Agustus 2012 untuk melanjutkan masa PAW tahun 2007-2009. Selanjutnya pada tahun 2009, kembali terpilih sebagai legislator untuk Periode 2009-2014. Untuk mengisi kekosongan legislator, dilantiklah H. Moh Rukka Pabe, BA pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pemberian dan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sampai akhir masa jabatan bulan Agustus 2014 mendatang.
- H. Muhammad Said Baddu. Berasal dari Caleg DAPIL Bantaeng II Partai Golongan Karya (Golkar), meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014 di Rumah Sakit Siloam Makassar karena serangan jantung dan komplikasi penyakit diabetes yang telah dideritanya selama masa tuanya. Juragan Minyak Bantaeng (sapaan Akrab) juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar (FKG) dan sebagai Anggota Komisi II pada DPRD Kabupaten Bantaeng. Beliau dilantik sebanyak 3 kali sebagai legislator, masing-masing untuk Periode 1997-1999, 1999-2004, dan 2009-2014. Almarhum pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bantaeng periode 1998-2013. Sepeninggalnya, Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan untuk mengisi kekosongan legislator dengan melantik Ibu Warwani berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 379/II/Tahun 2014, Tanggal 17 Pebruari 2014 untuk melanjutkan masa PAW tahun 2007-2009. Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pemberian dan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut berlangsung pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bantaaeng.
- H. Mappiare, SE (H. Mappiare Massarassung). Berasal dari Caleg DAPIL Bantaeng IV Partai Golongan Karya (Golkar), meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2014 di Rumah Sakit Husada Jakarta karena sesak nafas yang menyerang tiba-tiba sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tetta A'ji (sapaan Akrab) juga menjabat sebagai Anggota Tim Pansus RPJMD Kabupaten Bantaeng, Anggota Fraksi Partai Golkar (FKG), Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bantaeng serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bantaeng masa bakti 2009-2015. Kemungkinan besar tidak akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan legislator bersangkutan, mengingat masa bakti Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng hanya tersisa 6 bulan lagi.
Pangkep berharap menyamai BONTHAIN
Friday, April 23, 2010Wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi III DPRD Kabupaten Pangkep mempelajari Program Siaga Bencana yang dibentuk Pemda Kabupaten Bantaeng. Selain masalah penanggulangan bencana, khususnya kebakaran, wakil rakyat berbagai partai itu juga ingin mengetahui Program Kesehatan Gratis di daerah berjarak 120 Kilometer arah selatan Kota Makassar ini. Hal itu terungkap pada pertemuan Komisi III DPRD Kabupaten Pangkep dengan Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah) di Rumah Jabatan Bupati pada hari Jumat, 23 April 2010.
Pertemuan silaturahim tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Bantaeng (Darwis), Sekretaris Komisi (Nurdin Halim, Fitriana Fachruddin, Yusuf Majide, Mappiare, Ali Sujanto, H. M. Said Baddu, Hj. Juriati, Sapri dan Anggota DPRD lainnya. Sedang tamu dari Kabupaten Penghasil Semen tersebut terdiri atas Ketua Komisi III (Umar Haya) dari PPP, H. Deppungeng dari PPP, Ardi Arsyad dari PKS, Dirham Ijar dari PDIP, H. Mansyur dari Partai Patriot dan A. Muh. Ridha dari Partai Demokrat. Ketua Komisi III DPRD Pangkep mengatakan, sebelum ke Bantaeng rombongan berjumlah 6 orang itu juga melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Gowa untuk bidang pendidikan.
Menurut Umar Haya, dalam 2-3 tahun terakhir, bencana kebakaran cukup meresahkan sebab mobil unit kebakaran yang ada hanya 2 yang siaga di kota. Kalau kebakaran terjadi di Segeri, dipastikan rumah yang terbakar sudah rata dengan tanah. Sulit dilakukan pertolongan karena jarak dan kondisi Damkar yang ada, urainya. Karena itulah, kami mendengar Bantaeng memiliki kedekatan dengan Toyota Jepang. Pangkep juga, tambah politisi dari PPP itu, masih ketinggalan di bidang pendidikan karena luas wilayah yang terdiri atas 117 pulau (23 tanpa penghuni) dengan jumlah penduduk di pulau sebanyak 40 ribu orang.
Pulau-pulau tersebut bahkan ada yang berbatasan dengan Lombok dan Madura. Karena itulah, indeks pendidikan berada pada nomor urut 23. Bupati Bantaeng dalam sambutan penerimaannya menyambut baik kehadiran para wakil rakyat Pangkep di Butta Toa. Menurut Bupati, wilayah kerjanya tidak memiliki pulau. Panjang pantai Bantaeng hanya 21 Kilometer dan sudah dipenuhi rumput laut. Ditunjang curah hujan selama 8 bulan dengan kondisi wilayah 3 klaster (laut, dataran rendah dan tinggi), BONTHAIN kini mengembangkan berbagai jenis sesuai kondisi. Di laut dikembangkan rumput laut, sedang pada dataran rendah dikembangkan padi dan jagung yang berproduksi 5 kali dalam 2 tahun. Salah satu jenis padi yang dikembangkan adalah jenis bromo yang khasiatnya sama dengan beras Jepang, urainya.
Kita juga sudah melakukan penangkaran sendiri untuk 20 jenis varietas unggulan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ke depan, kami berharap dapat mensuplai kebutuhan bibit Sulsel, terang Nurdin Abdullah. Penangkaran dilakukan sebagai tekad untuk menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten Penghasil Benih berbasis teknologi. Sedang di ketinggian dikembangkan tanaman endemik stroberi dan apel. Kawasan pengembangan stroberi dan apel tersebut sekaligus dijadikan kawasan agro wisata yang kini juga sudah dilengkapi bunga potong (Krissan). Komoditi lain yang sedang dikembangkan adalah talas (keladi/pacco) yang pasarnya langsung ke Jepang. Pengembangan talas tersebut hingga kini baru di areal 25 Ha.
Tahap awal, jelas Bupati Bantaeng ekspor talas hanya 8000 ton/tahun. Selain talas, ekspor yang sudah berjalan antara lain biji kapuk yang dilakukan Perusda Bajiminasa ke Korea Selatan serta ekspor hasil laut dalam bentuk Surimi beku ke Jepang. Ekspor ikan olahan tersebut dilakukan PT Global Seafood International Indonesia (GSII). Nurdin Abdullah berharap, Kabupaten Pangkep dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekspor tersebut sebab Pangkep memiliki pulau-pulau. Kini, tambah Bupati Bantaeng lagi, Pemda akan membahas bersama para wakil rakyat di DPRD tentang kemungkinan pembebasan pembayaran PBB bagi masyarakat yang menanam talas.
Pembebasan pembayaran PBB tersebut dimaksudkan untuk merangsang masyarakat menanam komoditi yang mengandung khasiat pencegah kanker dan diabetes tersebut. Khusus masalah penyediaan Damkar dan Ambulance, Nurdin Abdullah mengatakan, tiap daerah memiliki peluang untuk menjalin hubungan dengan Toyota Jepang.
Pertemuan silaturahim tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Bantaeng (Darwis), Sekretaris Komisi (Nurdin Halim, Fitriana Fachruddin, Yusuf Majide, Mappiare, Ali Sujanto, H. M. Said Baddu, Hj. Juriati, Sapri dan Anggota DPRD lainnya. Sedang tamu dari Kabupaten Penghasil Semen tersebut terdiri atas Ketua Komisi III (Umar Haya) dari PPP, H. Deppungeng dari PPP, Ardi Arsyad dari PKS, Dirham Ijar dari PDIP, H. Mansyur dari Partai Patriot dan A. Muh. Ridha dari Partai Demokrat. Ketua Komisi III DPRD Pangkep mengatakan, sebelum ke Bantaeng rombongan berjumlah 6 orang itu juga melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Gowa untuk bidang pendidikan.
Menurut Umar Haya, dalam 2-3 tahun terakhir, bencana kebakaran cukup meresahkan sebab mobil unit kebakaran yang ada hanya 2 yang siaga di kota. Kalau kebakaran terjadi di Segeri, dipastikan rumah yang terbakar sudah rata dengan tanah. Sulit dilakukan pertolongan karena jarak dan kondisi Damkar yang ada, urainya. Karena itulah, kami mendengar Bantaeng memiliki kedekatan dengan Toyota Jepang. Pangkep juga, tambah politisi dari PPP itu, masih ketinggalan di bidang pendidikan karena luas wilayah yang terdiri atas 117 pulau (23 tanpa penghuni) dengan jumlah penduduk di pulau sebanyak 40 ribu orang.
Pulau-pulau tersebut bahkan ada yang berbatasan dengan Lombok dan Madura. Karena itulah, indeks pendidikan berada pada nomor urut 23. Bupati Bantaeng dalam sambutan penerimaannya menyambut baik kehadiran para wakil rakyat Pangkep di Butta Toa. Menurut Bupati, wilayah kerjanya tidak memiliki pulau. Panjang pantai Bantaeng hanya 21 Kilometer dan sudah dipenuhi rumput laut. Ditunjang curah hujan selama 8 bulan dengan kondisi wilayah 3 klaster (laut, dataran rendah dan tinggi), BONTHAIN kini mengembangkan berbagai jenis sesuai kondisi. Di laut dikembangkan rumput laut, sedang pada dataran rendah dikembangkan padi dan jagung yang berproduksi 5 kali dalam 2 tahun. Salah satu jenis padi yang dikembangkan adalah jenis bromo yang khasiatnya sama dengan beras Jepang, urainya.
Kita juga sudah melakukan penangkaran sendiri untuk 20 jenis varietas unggulan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ke depan, kami berharap dapat mensuplai kebutuhan bibit Sulsel, terang Nurdin Abdullah. Penangkaran dilakukan sebagai tekad untuk menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten Penghasil Benih berbasis teknologi. Sedang di ketinggian dikembangkan tanaman endemik stroberi dan apel. Kawasan pengembangan stroberi dan apel tersebut sekaligus dijadikan kawasan agro wisata yang kini juga sudah dilengkapi bunga potong (Krissan). Komoditi lain yang sedang dikembangkan adalah talas (keladi/pacco) yang pasarnya langsung ke Jepang. Pengembangan talas tersebut hingga kini baru di areal 25 Ha.
Tahap awal, jelas Bupati Bantaeng ekspor talas hanya 8000 ton/tahun. Selain talas, ekspor yang sudah berjalan antara lain biji kapuk yang dilakukan Perusda Bajiminasa ke Korea Selatan serta ekspor hasil laut dalam bentuk Surimi beku ke Jepang. Ekspor ikan olahan tersebut dilakukan PT Global Seafood International Indonesia (GSII). Nurdin Abdullah berharap, Kabupaten Pangkep dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekspor tersebut sebab Pangkep memiliki pulau-pulau. Kini, tambah Bupati Bantaeng lagi, Pemda akan membahas bersama para wakil rakyat di DPRD tentang kemungkinan pembebasan pembayaran PBB bagi masyarakat yang menanam talas.
Pembebasan pembayaran PBB tersebut dimaksudkan untuk merangsang masyarakat menanam komoditi yang mengandung khasiat pencegah kanker dan diabetes tersebut. Khusus masalah penyediaan Damkar dan Ambulance, Nurdin Abdullah mengatakan, tiap daerah memiliki peluang untuk menjalin hubungan dengan Toyota Jepang.
Struktur Setkretariat DPRD Kabupaten Bantaeng
Friday, February 19, 2010Habis Gelap Terbitlah Terang. Tapi bukan itu yang akan disajikan Black Community and Black In News of Bonthain kali ini. Melainkan Struktur Organisasi pada tingkatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng. Referensi pun didapatkan setelah Autoblackthrough goes to campus pada Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Struktur tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007. Seperti apa wajah Setwan di Bonthain...??? neh dia sobat...
A. Sekretaris Dewan
B. Bagian Umum
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
3. Sub Bagian Kehumasan
C. Bagian Persidangan dan Risalah
1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
2. Sub Bagian PerUndang-Undangan
3. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
D. Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Penyusunan Anggaran
- Sub Bagian Pelaporan
Ternyata cukup ringkas sobat. Namun, tidaklah seringkas pelaksanaannya di lapangan. Mungkin itu yang bisa digambarkan.
Download Filenya disini
A. Sekretaris Dewan
B. Bagian Umum
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
3. Sub Bagian Kehumasan
C. Bagian Persidangan dan Risalah
1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
2. Sub Bagian PerUndang-Undangan
3. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
D. Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Penyusunan Anggaran
- Sub Bagian Pelaporan
Ternyata cukup ringkas sobat. Namun, tidaklah seringkas pelaksanaannya di lapangan. Mungkin itu yang bisa digambarkan.
Download Filenya disini
DPRD Pangkas Anggaran SKPD
Thursday, January 28, 2010Anggaran Makan dan Minum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantaeng, dipangkas DPRD Kabupaten Bantaeng. Pemangkasan anggaran ini mencapai 30%, sebagai imbas dari defisit anggaran sebesar Rp 38 M. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan asas manfaat, maka pemangkasan anggaran makan dan minum wajar dilakukan. Adapun sisa anggaran setelah dilakukan pemangkasan, dapat dimasukkan ke dalam Pos Anggaran lain yang programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini diungkapkan Ansar Kaimuddin (Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai Demokrat).
Menurut beliau yang lazim dipanggil anggota dewan ini, pemangkasan anggaran dimaksud merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, termasuk di dalamnya anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perjalanan Dinas di tingkat SKPD ikut dipangkas. Beberapa tahun terakhir, anggaran makan dan minum di SKPD terbilang membengkak, sehingga perlu melakukan pemangkasa agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dalam hal ini, antara Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif tidak berseberangan dalam menyikapinya.
Beliau juga mengungkapkan bahwa faktor utama dilakukannya pemangkasan karena menurunnya quota Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga perlu memaksimalkan penggunaannya, tentunya SKPD di wilayah ini harus memahami substansi dari APBD Kabupaten Bantaeng.
Menurut beliau yang lazim dipanggil anggota dewan ini, pemangkasan anggaran dimaksud merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, termasuk di dalamnya anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perjalanan Dinas di tingkat SKPD ikut dipangkas. Beberapa tahun terakhir, anggaran makan dan minum di SKPD terbilang membengkak, sehingga perlu melakukan pemangkasa agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dalam hal ini, antara Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif tidak berseberangan dalam menyikapinya.
Beliau juga mengungkapkan bahwa faktor utama dilakukannya pemangkasan karena menurunnya quota Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga perlu memaksimalkan penggunaannya, tentunya SKPD di wilayah ini harus memahami substansi dari APBD Kabupaten Bantaeng.
Perusda Bantah Tudingan Dewan
Monday, January 18, 2010Perusahaan Daerah (Perusda) Baji Minasa kabupaten Bantaeng membantah telah menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Perusda mengarahkan tudingan dewan tersebut ke pengecer.
Mungkin tudingan dewan itu lebih cocok diarahkan ke pengecer. Permainan harga memang kerap terjadi di tingkat pengecer. Permainan harga memang kerap terjadi di tingkat pengecer. Khusus Perusda, pupuk dijual sesuai HET yakni Rp 58.000,- ujar Direktur Operasional Perusda (Arifuddin).
Selain harga pupuk, Arifuddin juga membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya tidak maksimal dalam melayani masyarakat. Jangan satu yang dinilai negatif sehingga kami yang bekerja maksimal kena batunya, imbuhnya.
Beliau menuturkan bahwa saat ini Peusda melakukan ekspor biji kapuk sebanyak 150 ton ke Korea Selatan (Korsel). Kegiatan tersebut diupayakan dilakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan dengan pencapaian 225 ton atau 15 kontainer.
Mungkin tudingan dewan itu lebih cocok diarahkan ke pengecer. Permainan harga memang kerap terjadi di tingkat pengecer. Permainan harga memang kerap terjadi di tingkat pengecer. Khusus Perusda, pupuk dijual sesuai HET yakni Rp 58.000,- ujar Direktur Operasional Perusda (Arifuddin).
Selain harga pupuk, Arifuddin juga membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya tidak maksimal dalam melayani masyarakat. Jangan satu yang dinilai negatif sehingga kami yang bekerja maksimal kena batunya, imbuhnya.
Beliau menuturkan bahwa saat ini Peusda melakukan ekspor biji kapuk sebanyak 150 ton ke Korea Selatan (Korsel). Kegiatan tersebut diupayakan dilakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan dengan pencapaian 225 ton atau 15 kontainer.
