Showing posts with label Kota. Show all posts
Showing posts with label Kota. Show all posts
Data Base CPNS diubah Panitia Lokal
Tuesday, January 26, 2010
Pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar akhirnya bersedia membuka data base peserta CPNS Bulukumba, Senin, 25 Januari. Data base ini dibuka menyusul adanya saling klaim
kelulusan dua pelamar CPNS Bulukumba pada formasi S1 Keperawatan, yakni Herlina dan Arniati.
Hal ini disebabkan karena panitia di Bulukumba mengubah nomor tes salah satu dari dua peserta ini. Hal ini diungkapkan Kabag Humas Unhas, Dahlan Abubakar yang dikonfirmasi via telepon usai pertemuan dengan anggota DPRD Bulukumba di kampus Unhas, Senin 25 Januari.
Pertemuan yang diusulkan Komisi A DPRD Bulukumba ini diterima Rektor Unhas, Prof Idrus A Paturusi, Pembantu Rektor IV Dwia Aries Tina, tim CPNS Unhas Tajuddin Parenta dan Dr Hasrat Arief Saleh, serta Kabag Humas Unhas, Dahlan Abubakar.
Sementara dari Bulukumba, hadir lima anggota DPRD Bulukumba masing-masing, Ketua Komisi A DPRD Andi Syahrir Sahib, Wakil Ketua Komisi A Amar Ma'ruf, anggota komisi A DPRD Bulukumba lainnya, Thamsyar Syam, dan Abd Rajab.
Selain anggota dewan juga hadir Kepala Inspektorat Bulukumba, R Krg Suginna serta Kepala BKDD Bulukumba, Andi Hartatiah. Dahlan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, berdasarkan data base yang dikirim tim seleksi CPNS Bulukumba ke Unhas, pemilik nomor ujian
11101104 adalah Herlina. Meski sebelumnya,
peserta lainnya, Arniati juga diakui sebagai pemilik nomor ini. Dalam waktu dekat ini, kata Dahlan, pihaknya akan menyurat secara resmi kepada BKDD Bulukumba terkait pemilik nomor tes 11101104. Yang pasti lanjutnya, pemilik nomor ujian 11101104 sesuai data base adalah Herlina yang meraih nilai lebih tinggi dibanding nomor ujian 11101105.
Dahlan mengatakan ada kekeliruan yang dilakukan tim seleksi CPNS di Bulukumba yang melakukan perubahan nomor ujian tanpa menyampaikan ke Unhas. "Yang kita sesalkan mengapa panitia di Bulukumba mengubah nomor tes tanpa dikoordinasikan dengan Unhas," katanya.
Nomor Herlina memang diubah oleh panitia seleksi sebelum pengumuman. Hal ini diakui sendiri Herlina saat hearing di komisi A DPRD Bulukumba beberapa waktu lalu. Herlina mengaku nomor tes yang diisi pada LJK sesuai hasil perubahan yakni 11101105. Termasuk daftar hadir juga diisi sesuai dengan hasil perubahan nomor tes tadi. Herannya, LJK dan data base tadi bisa disinkronkan melalui teknologi komputer meski data berbeda.
kelulusan dua pelamar CPNS Bulukumba pada formasi S1 Keperawatan, yakni Herlina dan Arniati.
Hal ini disebabkan karena panitia di Bulukumba mengubah nomor tes salah satu dari dua peserta ini. Hal ini diungkapkan Kabag Humas Unhas, Dahlan Abubakar yang dikonfirmasi via telepon usai pertemuan dengan anggota DPRD Bulukumba di kampus Unhas, Senin 25 Januari.
Pertemuan yang diusulkan Komisi A DPRD Bulukumba ini diterima Rektor Unhas, Prof Idrus A Paturusi, Pembantu Rektor IV Dwia Aries Tina, tim CPNS Unhas Tajuddin Parenta dan Dr Hasrat Arief Saleh, serta Kabag Humas Unhas, Dahlan Abubakar.
Sementara dari Bulukumba, hadir lima anggota DPRD Bulukumba masing-masing, Ketua Komisi A DPRD Andi Syahrir Sahib, Wakil Ketua Komisi A Amar Ma'ruf, anggota komisi A DPRD Bulukumba lainnya, Thamsyar Syam, dan Abd Rajab.
Selain anggota dewan juga hadir Kepala Inspektorat Bulukumba, R Krg Suginna serta Kepala BKDD Bulukumba, Andi Hartatiah. Dahlan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, berdasarkan data base yang dikirim tim seleksi CPNS Bulukumba ke Unhas, pemilik nomor ujian
11101104 adalah Herlina. Meski sebelumnya,
peserta lainnya, Arniati juga diakui sebagai pemilik nomor ini. Dalam waktu dekat ini, kata Dahlan, pihaknya akan menyurat secara resmi kepada BKDD Bulukumba terkait pemilik nomor tes 11101104. Yang pasti lanjutnya, pemilik nomor ujian 11101104 sesuai data base adalah Herlina yang meraih nilai lebih tinggi dibanding nomor ujian 11101105.
Dahlan mengatakan ada kekeliruan yang dilakukan tim seleksi CPNS di Bulukumba yang melakukan perubahan nomor ujian tanpa menyampaikan ke Unhas. "Yang kita sesalkan mengapa panitia di Bulukumba mengubah nomor tes tanpa dikoordinasikan dengan Unhas," katanya.
Nomor Herlina memang diubah oleh panitia seleksi sebelum pengumuman. Hal ini diakui sendiri Herlina saat hearing di komisi A DPRD Bulukumba beberapa waktu lalu. Herlina mengaku nomor tes yang diisi pada LJK sesuai hasil perubahan yakni 11101105. Termasuk daftar hadir juga diisi sesuai dengan hasil perubahan nomor tes tadi. Herannya, LJK dan data base tadi bisa disinkronkan melalui teknologi komputer meski data berbeda.
CPNS Bantaeng Bakal diANULIR
Friday, January 15, 2010Inspektorat Bantaeng kembali mengajukan rekomendasi ke Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, untuk menganulir kelulusan dua peserta seleksi CPNS.
Kedua peserta itu, yakni, Isra dan Zulkifli yang dberasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Islam (PGSDI).
Sebelumnya, kelulusan keduanya juga mendapat protes dari puluhan rekannya sesama alumni PGSDI, karena dinilai diskriminatif dan sarat permainan. Alasannya, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bantaeng lebih awal menegaskan tidak akan mengakomodir CPNS yang berijazah PGSDI. Namun, anehnya belakangan diketahui kedua CPNS ini diterima.
Informasi yang diterima, selain menyalahi formasi penerimaan CPNS, nama Zulkifli juga tidak terdapat di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.
Fakta itu ditemukan tim Inspektorat Bantaeng, saat mengecek ke kampus yang mengeluarkan akta kelulusan.
"Jadi tim Inspektorat Bantaeng menyimpulkan akta kelulusan itu diduga palsu," tegas Kepala Inspektorat Bantaeng, Sudarni, ketika ditemui Fajar di ruang kerjanya.
Menurutnya, berdasarkan data itu mereka mengusulkan agar kedua CPNS yang lulus dengan ijazah PGSDI itu akan dianulir.
"Kasus PGSDI, penuntasannya sudah di depan mata, tinggal menunggu hasil rekomendasi ke Bupati untuk dianulir. Termasuk peserta yang menggunakan akta palsu, kami masih mengumpulkan bukti lain untuk diproses lebih lanjut," sebutnya, Kamis, 14 Januari.
Mengenai BKDD Bantaeng, Sudarni mengaku belum melakukan pemeriksaan dengan alasan kasus PGSDI belum sepenuhnya tuntas. "Setelah kasus ini, baru kami memeriksa jajaran BKDD," jelasnya.
Untuk itu, lanjut dia, semua peserta yang dinyatakan lulus namun tidak sesuai mekanisme, pasti direkomendasikan untuk dianulir. "Begitupula dengan BKDD, pasti ada sanksi yang akan dijatuhkan jika terbukti terjadi pelanggaran," tegasnya.
Source : Fajar
Kedua peserta itu, yakni, Isra dan Zulkifli yang dberasal dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Islam (PGSDI).
Sebelumnya, kelulusan keduanya juga mendapat protes dari puluhan rekannya sesama alumni PGSDI, karena dinilai diskriminatif dan sarat permainan. Alasannya, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bantaeng lebih awal menegaskan tidak akan mengakomodir CPNS yang berijazah PGSDI. Namun, anehnya belakangan diketahui kedua CPNS ini diterima.
Informasi yang diterima, selain menyalahi formasi penerimaan CPNS, nama Zulkifli juga tidak terdapat di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.
Fakta itu ditemukan tim Inspektorat Bantaeng, saat mengecek ke kampus yang mengeluarkan akta kelulusan.
"Jadi tim Inspektorat Bantaeng menyimpulkan akta kelulusan itu diduga palsu," tegas Kepala Inspektorat Bantaeng, Sudarni, ketika ditemui Fajar di ruang kerjanya.
Menurutnya, berdasarkan data itu mereka mengusulkan agar kedua CPNS yang lulus dengan ijazah PGSDI itu akan dianulir.
"Kasus PGSDI, penuntasannya sudah di depan mata, tinggal menunggu hasil rekomendasi ke Bupati untuk dianulir. Termasuk peserta yang menggunakan akta palsu, kami masih mengumpulkan bukti lain untuk diproses lebih lanjut," sebutnya, Kamis, 14 Januari.
Mengenai BKDD Bantaeng, Sudarni mengaku belum melakukan pemeriksaan dengan alasan kasus PGSDI belum sepenuhnya tuntas. "Setelah kasus ini, baru kami memeriksa jajaran BKDD," jelasnya.
Untuk itu, lanjut dia, semua peserta yang dinyatakan lulus namun tidak sesuai mekanisme, pasti direkomendasikan untuk dianulir. "Begitupula dengan BKDD, pasti ada sanksi yang akan dijatuhkan jika terbukti terjadi pelanggaran," tegasnya.
Source : Fajar
Kabupaten Jeneponto
Thursday, January 7, 2010Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km2 dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 s/d 1400 m, bagian tengah 100 s/d 500 m dan pada bagian selatan 0 s/d 150 m diatas permukaan laut.
Source : Wikipedia
Source : Wikipedia
Freedom of Jeneponto
Harry Bhaskara was recently invited to visit the School of Democracy in the southern Sulawesi regency of Jeneponto. The school is one of five run by the Jakarta-based Indonesian Commission for Democracy (KID). Below is his report of the visit. Jeneponto regency in the province of South Sulawesi is home to a militant Muslim community. It is a public secret that Christians are not allowed to build churches there and Chinese Indonesians as well as Javanese are barred from conducting business, local activists say. In the last two years, however, the secret has made its way into school discussions for the first time.
“The discussions, both frank and candid, were an eye-opener to the Jeneponto community. They were first held in a classroom setting within the school and later openly in a public broadcast conducted by a local radio broadcaster, with ‘talk-back’ discussions from the community,” said Idrus Taba of Melania Foundation, a research and education NGO based in Makassar.
The foundation is KID’s local partner in the Jeneponto School of Democracy, funded by the Netherlands-based Institute for Multiparty Democracy. Aside from Jeneponto, KID also runs four other schools in Banyuasin (South Sumatra), Malang (East Java), Tangerang (Banten) and Lembata (East Nusa Tenggara).
The unique social characteristics of Jeneponto were one of the reasons why KID, led by noted sociologist Dr. Ignas Kleden, chose the area as a site for the school in 2006, when it also set up the other four schools.
Public discussions are part of the school’s curriculum, which runs for a year, taking 30 students annually. Classroom sessions are held twice a month on Saturdays and Sundays.
“Community members in this remote town marveled at the opportunity to rub shoulders with local and national luminaries who led discussions, whose names they only learned from the newspaper,” said Idrus, who is also a lecturer at Hasanuddin University.
The school shuns the traditional classroom setting and emphasizes active student participation in classes, he said.
Lecturers at the school include scholars, bureaucrats, politicians, parliamentarians, NGO activists, businesspeople, feminists, religious leaders and journalists.
Opening the school in this exclusive community has proven problematic, he added.
“Initially it was extremely difficult. It was seen as a Western product and local people, being staunchly Muslim, rejected the school outright, especially when they learned the school was funded by a Western country.”
Idrus’s colleague at Melania Foundation, Mohd. Sabri, said Jeneponto people believed there was an ulterior motive in the foundation of the school.
“They were suspicious that we wanted to convert them to Christianity,” Sabri said.
Unperturbed, Idrus and Sabri approached fellow members of the Muhammadiyah socio-religious organization, their former student colleagues of Hasanuddin University as well as local community elders, and eventually their determination and diplomatic finesse gained them entry into the community.
Once the school took off, it did not take long to win the hearts of the locals.
“Especially when students are presented with examples from their own community, they start to understand democracy is something they really need to know,” said Sabri, who lectures on philosophy at the University of Islam in Makassar.
Subjects in the curriculum include democracy, social analysis, intellectual history of democracy, political and government systems, public policies, democracy and business, law and human rights and conflict resolution.
Students of the school said the lessons they learned from the school have been a boon.
“We put accounting and budgeting records on the wall for everybody to see. This is a lesson on accountability and transparency. I learned about the importance of making decisions through majority votes,” said NGO activist Suryani Hajar Gaptur, a student in 2007.
Takdir Alfiat, a student in 2006, said there was widespread interest in joining the school. Each year more than 200 people apply for a place, but it has only 30 seats,” Takdir said.
Mohd. Isra, a Muslim who once vehemently opposed the school, said he ended up taking part regularly at the public discussions it held.
“In the end there are good things that we can learn from the discussions,” Isra said,
Isra is not a student of the school, but like other Jeneponto residents, he is welcome to join public discussions and the numerous radio talk shows and film showings.
Jeneponto is not alone in its exclusive character, said Sabri. Many regencies in the province, he said, are either anti-Christian or anti-outside-traders.
“But I don’t think these characteristics are rooted in ancient Jeneponto tradition. I am still researching the origin of these sentiments. For the time being I believe they are more the result of competing interests arising after our 1945 independence,” he said.
Dr. Deddy Tikson, a professor of political science at Hasanuddin University, said alumni of the school were better off in understanding democracy than college students.
“We are talking about traders or farmers who attend the school. The South Sulawesi government should adopt the school. The local parliamentarians should apply for funding to finance such a school,” said Deddy, who also lectures at the school.
The school has a very positive impact on the Jeneponto community, he said.
“It is like a movement, a reformation movement, since it is free of any kind of indoctrination. The students are free to discuss democracy as they see it in their own community or the western liberal democracy,” said Deddy.
Another lecturer at Hasanuddin University said his students had asked him to implement the curriculum of the School of Democracy at their university.
“They found the curriculum ingenious,” Alwi Rachman said.
Sabri summed up the impact of the school by quoting a local saying: “I dedicated my whole body to you, my King, but not my badik (dagger)”. Jeneponto is used to be part of the legendary Kingdom of Gowa, in the area north of Makassar.
Increasingly, the Jeneponto people are ridding themselves of their daggers, said Sabri.
“Today the saying has been modified into ‘dedicated myself to you my Regent, but not my intellectual capacity.’”
It means that astuteness has taken the place of the weapon, he said.
Or in other words, Sabri said, “I may have respect for you as my elder and leader but I will rely on myself when it comes to the way I look at things in this world.”
Source : Planet Mole
“The discussions, both frank and candid, were an eye-opener to the Jeneponto community. They were first held in a classroom setting within the school and later openly in a public broadcast conducted by a local radio broadcaster, with ‘talk-back’ discussions from the community,” said Idrus Taba of Melania Foundation, a research and education NGO based in Makassar.
The foundation is KID’s local partner in the Jeneponto School of Democracy, funded by the Netherlands-based Institute for Multiparty Democracy. Aside from Jeneponto, KID also runs four other schools in Banyuasin (South Sumatra), Malang (East Java), Tangerang (Banten) and Lembata (East Nusa Tenggara).
The unique social characteristics of Jeneponto were one of the reasons why KID, led by noted sociologist Dr. Ignas Kleden, chose the area as a site for the school in 2006, when it also set up the other four schools.
Public discussions are part of the school’s curriculum, which runs for a year, taking 30 students annually. Classroom sessions are held twice a month on Saturdays and Sundays.
“Community members in this remote town marveled at the opportunity to rub shoulders with local and national luminaries who led discussions, whose names they only learned from the newspaper,” said Idrus, who is also a lecturer at Hasanuddin University.
The school shuns the traditional classroom setting and emphasizes active student participation in classes, he said.
Lecturers at the school include scholars, bureaucrats, politicians, parliamentarians, NGO activists, businesspeople, feminists, religious leaders and journalists.
Opening the school in this exclusive community has proven problematic, he added.
“Initially it was extremely difficult. It was seen as a Western product and local people, being staunchly Muslim, rejected the school outright, especially when they learned the school was funded by a Western country.”
Idrus’s colleague at Melania Foundation, Mohd. Sabri, said Jeneponto people believed there was an ulterior motive in the foundation of the school.
“They were suspicious that we wanted to convert them to Christianity,” Sabri said.
Unperturbed, Idrus and Sabri approached fellow members of the Muhammadiyah socio-religious organization, their former student colleagues of Hasanuddin University as well as local community elders, and eventually their determination and diplomatic finesse gained them entry into the community.
Once the school took off, it did not take long to win the hearts of the locals.
“Especially when students are presented with examples from their own community, they start to understand democracy is something they really need to know,” said Sabri, who lectures on philosophy at the University of Islam in Makassar.
Subjects in the curriculum include democracy, social analysis, intellectual history of democracy, political and government systems, public policies, democracy and business, law and human rights and conflict resolution.
Students of the school said the lessons they learned from the school have been a boon.
“We put accounting and budgeting records on the wall for everybody to see. This is a lesson on accountability and transparency. I learned about the importance of making decisions through majority votes,” said NGO activist Suryani Hajar Gaptur, a student in 2007.
Takdir Alfiat, a student in 2006, said there was widespread interest in joining the school. Each year more than 200 people apply for a place, but it has only 30 seats,” Takdir said.
Mohd. Isra, a Muslim who once vehemently opposed the school, said he ended up taking part regularly at the public discussions it held.
“In the end there are good things that we can learn from the discussions,” Isra said,
Isra is not a student of the school, but like other Jeneponto residents, he is welcome to join public discussions and the numerous radio talk shows and film showings.
Jeneponto is not alone in its exclusive character, said Sabri. Many regencies in the province, he said, are either anti-Christian or anti-outside-traders.
“But I don’t think these characteristics are rooted in ancient Jeneponto tradition. I am still researching the origin of these sentiments. For the time being I believe they are more the result of competing interests arising after our 1945 independence,” he said.
Dr. Deddy Tikson, a professor of political science at Hasanuddin University, said alumni of the school were better off in understanding democracy than college students.
“We are talking about traders or farmers who attend the school. The South Sulawesi government should adopt the school. The local parliamentarians should apply for funding to finance such a school,” said Deddy, who also lectures at the school.
The school has a very positive impact on the Jeneponto community, he said.
“It is like a movement, a reformation movement, since it is free of any kind of indoctrination. The students are free to discuss democracy as they see it in their own community or the western liberal democracy,” said Deddy.
Another lecturer at Hasanuddin University said his students had asked him to implement the curriculum of the School of Democracy at their university.
“They found the curriculum ingenious,” Alwi Rachman said.
Sabri summed up the impact of the school by quoting a local saying: “I dedicated my whole body to you, my King, but not my badik (dagger)”. Jeneponto is used to be part of the legendary Kingdom of Gowa, in the area north of Makassar.
Increasingly, the Jeneponto people are ridding themselves of their daggers, said Sabri.
“Today the saying has been modified into ‘dedicated myself to you my Regent, but not my intellectual capacity.’”
It means that astuteness has taken the place of the weapon, he said.
Or in other words, Sabri said, “I may have respect for you as my elder and leader but I will rely on myself when it comes to the way I look at things in this world.”
Source : Planet Mole
Pembagian Wilayah Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jeneponto pada awalnya hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan, namun kemudian dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan Kelara satu-satunya kecamatan yang tidak mengalami pemekaran. Dengan pemekaran tersebut maka terjadi pula pembagian desa/kelurahan sebagaimana berikut ini.
Kecamatan Bangkala terdiri dari 3 Kelurahan dan 10 Desa :
Kelurahan Benteng
Kelurahan Pallengu
Kelurahan Pantai Bahari
Desa Bontorannu
Desa Kalimporo
Desa Pallantikang
Desa Jenetallasa
Desa Kapita
Desa Marayoka
Desa Gunung Silanu
Desa Mallasoro
Desa Punagaya
Desa Tombo - Tombolo
Kecamatan Bangkala Barat terdiri dari 8 Desa :
Desa Bulujaya
Desa Barana
Desa Banrimanurung
Desa Tuju
Desa Garassikang
Desa Pappalluang
Desa Pattiro
Desa Beroanging
Kecamatan Tamalatea terdiri dari 6 Kelurahan dan 6 Desa :
Kelurahan Bontotangnga
Kelurahan Tonrokassi
Kelurahan Tonrokassi Timur
Kelurahan Tonrokassi Barat
Kelurahan Manjangloe
Kelurahan Tamnroya
Desa Borongtala
Desa Turatea
Desa Turatea Timur
Desa Bontojai
Desa Bontosunggu
Desa Karelayu
Kecamatan Bontoramba terdiri dari 12 Desa :
Desa Bontoramba
Desa Datara
Desa Maero
Desa Batujala
Desa Bulusibatang
Desa Kareloe
Desa Bulusuka
Desa Tanammawang
Desa Balumbungan
Desa Bangkalaloe
Desa Lentu
Desa Baraya
Kecamatan Binamu terdiri dari 11 Kelurahan dan 2 Desa :
Kelurahan Empoang
Kelurahan Empoang Utara
Kelurahan Empoang Selatan
Kelurahan Balang Beru
Kelurahan Sidenre
Kelurahan Balang
Kelurahan Balang Toa
Kelurahan Pabiringa
Kelurahan Monro-Monro
Kelurahan Biringkassi
Kelurahan Panaikang
Desa Sapanang
Desa Bontoa
Kecamatan Turatea terdiri dari 10 Desa :
Desa Paitana
Desa Kayuloe Barat
Desa Kayuloe Timur
Desa Tanjonga
Desa Bululoe
Desa Langkura
Desa Bontomatene
Desa Mangngepong
Desa Jombe
Desa Bungungloe
Kecamatan Batang terdiri dari 2 Kelurahan 12 Desa:
Kelurahan Togo-Togo
Kelurahan Bontoraya
Desa Camba-camba
Desa Maccinibaji
Desa Kaluku
Desa Tino
Desa Balangloe Tarowang
Desa Allu Tarowang
Desa Balangbaru
Desa Tamanraya
Desa Bontoujung
Desa Pao
Desa Bontorappo
Desa Tarowang
Kecamatan Arungkeke terdiri dari 7 Desa :
Desa Arungkeke
Desa Bulo-Bulo
Desa Kampala
Desa Palajau
Desa Boronglamu
Desa Arungkeke Pallantikang
Desa Kalumpangloe
Kecamatan Kelara terdiri dari 5 Kelurahan 17 Desa:
Kelurahan Tolo
Kelurahan Tolo Utara
Kelurahan Tolo Timur
Kelurahan Tolo Selatan
Kelurahan Tolo Barat
Desa Rumbia
Desa Samataring
Desa Bontolebang
Desa Gantarang
Desa Tombolo
Desa Lebangmanai
Desa Bontomanai
Desa Kassi
Desa Tompobulu
Desa Loka
Desa Lebangmanai Utara
Desa Bontonompo
Desa Jenetallasa
Desa Bontotiro
Desa Pallantikang
Desa Bontocini
Desa Ujung Bulu
Source : Jeneponto Government
Kecamatan Bangkala terdiri dari 3 Kelurahan dan 10 Desa :
Kelurahan Benteng
Kelurahan Pallengu
Kelurahan Pantai Bahari
Desa Bontorannu
Desa Kalimporo
Desa Pallantikang
Desa Jenetallasa
Desa Kapita
Desa Marayoka
Desa Gunung Silanu
Desa Mallasoro
Desa Punagaya
Desa Tombo - Tombolo
Kecamatan Bangkala Barat terdiri dari 8 Desa :
Desa Bulujaya
Desa Barana
Desa Banrimanurung
Desa Tuju
Desa Garassikang
Desa Pappalluang
Desa Pattiro
Desa Beroanging
Kecamatan Tamalatea terdiri dari 6 Kelurahan dan 6 Desa :
Kelurahan Bontotangnga
Kelurahan Tonrokassi
Kelurahan Tonrokassi Timur
Kelurahan Tonrokassi Barat
Kelurahan Manjangloe
Kelurahan Tamnroya
Desa Borongtala
Desa Turatea
Desa Turatea Timur
Desa Bontojai
Desa Bontosunggu
Desa Karelayu
Kecamatan Bontoramba terdiri dari 12 Desa :
Desa Bontoramba
Desa Datara
Desa Maero
Desa Batujala
Desa Bulusibatang
Desa Kareloe
Desa Bulusuka
Desa Tanammawang
Desa Balumbungan
Desa Bangkalaloe
Desa Lentu
Desa Baraya
Kecamatan Binamu terdiri dari 11 Kelurahan dan 2 Desa :
Kelurahan Empoang
Kelurahan Empoang Utara
Kelurahan Empoang Selatan
Kelurahan Balang Beru
Kelurahan Sidenre
Kelurahan Balang
Kelurahan Balang Toa
Kelurahan Pabiringa
Kelurahan Monro-Monro
Kelurahan Biringkassi
Kelurahan Panaikang
Desa Sapanang
Desa Bontoa
Kecamatan Turatea terdiri dari 10 Desa :
Desa Paitana
Desa Kayuloe Barat
Desa Kayuloe Timur
Desa Tanjonga
Desa Bululoe
Desa Langkura
Desa Bontomatene
Desa Mangngepong
Desa Jombe
Desa Bungungloe
Kecamatan Batang terdiri dari 2 Kelurahan 12 Desa:
Kelurahan Togo-Togo
Kelurahan Bontoraya
Desa Camba-camba
Desa Maccinibaji
Desa Kaluku
Desa Tino
Desa Balangloe Tarowang
Desa Allu Tarowang
Desa Balangbaru
Desa Tamanraya
Desa Bontoujung
Desa Pao
Desa Bontorappo
Desa Tarowang
Kecamatan Arungkeke terdiri dari 7 Desa :
Desa Arungkeke
Desa Bulo-Bulo
Desa Kampala
Desa Palajau
Desa Boronglamu
Desa Arungkeke Pallantikang
Desa Kalumpangloe
Kecamatan Kelara terdiri dari 5 Kelurahan 17 Desa:
Kelurahan Tolo
Kelurahan Tolo Utara
Kelurahan Tolo Timur
Kelurahan Tolo Selatan
Kelurahan Tolo Barat
Desa Rumbia
Desa Samataring
Desa Bontolebang
Desa Gantarang
Desa Tombolo
Desa Lebangmanai
Desa Bontomanai
Desa Kassi
Desa Tompobulu
Desa Loka
Desa Lebangmanai Utara
Desa Bontonompo
Desa Jenetallasa
Desa Bontotiro
Desa Pallantikang
Desa Bontocini
Desa Ujung Bulu
Source : Jeneponto Government
Sejarah Penetapan Hari Jadi Bantaeng
Hari kelahiran Bantaeng adalah merupakan momentum sejarah yang memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar, oleh karena itu maka penentuan hari Jadi Bantaeng harus dilakukan sejarah arif dan bijaksanas serta mempertimbangkan berbagai hal dan dimensi, antara lain dengan mempergunakan berbagai pendekatan dan penelitian yang seksama, seperti seminar , diskusi-diskusi ilmiah dan observasi terhadap data lontara, penelitian situs sejarah dan melalui penelitian dokumen-dokumen yang ada.
Apabila dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Namun, pemberlakuasn Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, bukanlah menunjukkan keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeling pada Zama Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.
Dengan status Butta Toa, maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan kekuasaan kewilayah timur edan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang berjudul Negara Kertagama.
Dengan demikian, maka hari jadi Bantaeng, selain bermakna historis juga bermakna simbolik yang menggambarkan nilai budaya dan kebesaran Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas.
Tanggal 7 (Tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto, dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu : Kare Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.
Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasngan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran.
Bulan 12 (dua belas),menunjukkan sistim Hadat 12 atau semacam DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis mennetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.
Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu.
Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehiongga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah).
selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan (1279-1368).
Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah,sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.
Sejak terbentuknya Kabupaten daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkasn UU Nomor 29 Tahun 1959, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang pertama dilantik pada tanggal 1 Pebruari 1960.
Adapun pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
1. A. Rifai Bulu (1960-1965)
2. Aru Saleh (1965-1966)
3. Solthan (1966-1971)
4. H. Solthan (1971-1978)
5. Drs. H. Darwis Wahab (1978-1988)
6. Drs. H. Malingkai Maknun (1988-1993)
7. Drs. H. Said Saggaf (1993-1998)
8. Drs. H. Azikin Solthan, M. Si (1998-2008)
9. DR.Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (2008-sekarang)
Source : Bantaeng Government
Apabila dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Namun, pemberlakuasn Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, bukanlah menunjukkan keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeling pada Zama Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.
Dengan status Butta Toa, maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan kekuasaan kewilayah timur edan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang berjudul Negara Kertagama.
Dengan demikian, maka hari jadi Bantaeng, selain bermakna historis juga bermakna simbolik yang menggambarkan nilai budaya dan kebesaran Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas.
Tanggal 7 (Tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto, dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu : Kare Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.
Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasngan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran.
Bulan 12 (dua belas),menunjukkan sistim Hadat 12 atau semacam DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis mennetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.
Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu.
Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehiongga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah).
selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan (1279-1368).
Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah,sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.
Sejak terbentuknya Kabupaten daerah Tingkat II Bantaeng berdasarkasn UU Nomor 29 Tahun 1959, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang pertama dilantik pada tanggal 1 Pebruari 1960.
Adapun pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
1. A. Rifai Bulu (1960-1965)
2. Aru Saleh (1965-1966)
3. Solthan (1966-1971)
4. H. Solthan (1971-1978)
5. Drs. H. Darwis Wahab (1978-1988)
6. Drs. H. Malingkai Maknun (1988-1993)
7. Drs. H. Said Saggaf (1993-1998)
8. Drs. H. Azikin Solthan, M. Si (1998-2008)
9. DR.Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (2008-sekarang)
Source : Bantaeng Government
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Terletak dibagian selatan provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha, yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa (sumber data BPS Bantaeng 2008). Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut.
Source : Bantaeng Government
Source : Bantaeng Government
Bantaeng Butta toa
Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5o21'23"-5o35'26" lintang selatan dan 119o51'42"-120o5'26"bujur timur. Berjarak 125 Km kearah selatan dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 Km2, dengan jumlah penduduk 170.057 jiwa (2006) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.
Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ±39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Hektar dan hutan lindung 2.773 hektar. secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Hektar (2006).
Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Industri-industri yang berkembang antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.
Pariwisata
Sektor lain yang perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, sepeti permandian alam Bissappu. Juga dipeliharanya peningalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat.
Kabupaten Bantaeng terus berpacu dengan daerah lainnya dengan mengembangkan penataan kota melaui pembuatan taman, drainase, lampu jalan, dan lain-lain.
Source : Bantaeng Government
Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ±39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Hektar dan hutan lindung 2.773 hektar. secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Hektar (2006).
Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Industri-industri yang berkembang antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.
Pariwisata
Sektor lain yang perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, sepeti permandian alam Bissappu. Juga dipeliharanya peningalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat.
Kabupaten Bantaeng terus berpacu dengan daerah lainnya dengan mengembangkan penataan kota melaui pembuatan taman, drainase, lampu jalan, dan lain-lain.
Source : Bantaeng Government
Neighbour
Thursday, January 3, 1980Given the title of this posting, can be explained a little that this refers to the bit of history, stories and news that occurred in the neighboring area.
There are many events that could not be summarized and possible Bantaeng some people do not or have never heard and read it, even see it at all. Including those of Indonesia and the world population in general.
Well, hopefully with this post presence could open horizons fellow readers to be better known.
There are many events that could not be summarized and possible Bantaeng some people do not or have never heard and read it, even see it at all. Including those of Indonesia and the world population in general.
Well, hopefully with this post presence could open horizons fellow readers to be better known.
Sulawesi Selatan (SulSel)
Kota
Makassar
Palopo
Parepare
Kabupaten
Tuan Rumah
Barru
Bone
Bulukumba
Enrekang
Gowa
Jeneponto
Luwu
Luwu Timur
Luwu Utara
Maros
Pangkaje'ne Kepulauan (Pangkep)
Pinrang
Selayar Kepulauan
Sidenreng Rappang (Sidrap)
Sinjai
Soppeng (Watansoppeng)
Takalar
Tana Toraja (Tator)
Tator Utara
Wajo
