Aspirasi K-II non CPNS Kabupaten Bantaeng

Kekecewaan muncul dari segenap masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan atas Pengumuman CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013. Berbagai aksi dilakukan hampir di setiap daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kecaman muncul dari masyarakat, menganggap sikap Pemerintah tidak adil dalam mengambil keputusan. Sementara Pemerintah Daerah tertentu di Indonesia melimpahkan kesalahan kepada Pemerintah Pusat. Seperti halnya pernyataan Kepala BKD Jeneponto yang menganggap Pengumuman Honorer K2 Tidak Resmi (Dirilis media Tribun Timur Makassar, edisi hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014).

Forum Aliansi LSM–Mahasiswa Anti KKN Bantaeng (FALMAK) yang digawangi oleh Yusdanar. H dalam orasinya, menyuarakan agar Tenaga Honorer di Kabupaten Bantaeng yang tidak lulus tidak tinggal diam. Kita harus memperjuangkan nasib rakyat, khususnya masyarakat Bantaeng yang telah dizalimi Pemerintah. Birokrasi Kabupaten Bantaeng semakin kotor dan dipenuhi Koruptor. Kasihan saudara-saudara kita yang telah mengabdi sejak tahun 2004, bahkan lebih lama lagi. Tetapi, kenapa justru mereka yang baru mengabdi tahun 2011 yang diluluskan. Apakah karena Honorer 2004 ini tidak punya uang dan keluarga pejabat...?

FALMAK yang tergabung dari berbagai LSM di Kabupaten Bantaeng berorasi di depan Kantor Bupati Bantaeng. Dalam aksinya, mereka bertelanjang dada dan melemparkan telur busuk ke dalam halaman Kantor Bupati Bantaeng sebagai bentuk pernyataan sikap tegas menentang Pemerintahan kotor yang hanya mementingkan pihak tertentu saja. Demikian disampaikan salah seorang anggota FALMAK.

Kami telah menemukan sebanyak 87 orang Honorer K-II yang disinyalir tidak layak diluluskan. Beberapa diantaranya tidak masuk dalam pendataan usulan, tetapi justru diikutkan Test K-II dan LULUS, tambahnya. FALMAK mengajukan tuntutan sebanyak 5 point, yang tercantum dalam selebaran para pendemo yaitu :

• Uji Publik
• Uji Materi
• Proses Tim Verifikasi
• Oknum & Pejabat yang terlibat, sanksi pidana
• Bersihkan BKD & Inspektorat

Aksi yang melibatkan massa berkisar 15-20 orang tersebut, membuat macet arus lalu lintas di Jl. A. Mannappiang. Jalan Negara yang menghubungkan Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar dipadati penonton yang berasal dari masyarakat umum serta PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Akibatnya, Satuan Lalu Lintas dari Polres Bantaeng mengalihkan kendaraan dari arah Kota Makassar untuk mengitari Kantor Bupati Bantaeng dan kembali ke arah jalan utama di sisi timurnya.