Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng akan segera diaudit. Audit dilakukan oleh sebuah tim independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai pemegang saham mayoritas PDAM. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bantaeng (Syahrul Bayan) mengatakan, audit dilakukan setelah mempelajari laporan Direksi PDAM atas kinerja 2009. Usai audit akan disusul pendaftaran calon direksi yang dibuka untuk umum.
Masih menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bantaeng, audisi calon direksi dilakukan sehubungan berakhirnya masa jabatan Direkri PDAM periode 4 tahun lalu. Ini dilakukan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. Melalui audisi tersebut, diharapkan muncul ide dan gagasan yang dapat membawa perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih tersebut memberikan keuntungan signifikan.
Menanggapi aksi demo di DPRD Kabupaten Bantaeng, Syahrul Bayan mengatakan, aksi tersebut tak perlu terjadi bila masyarakat memahami kegiatan yang sudah dilakukan Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah) bersama Wakilnya (H. A. Asli Mustadjab). Dalam 1 tahun 8 bulan, Nurdin Abdullah memimpin kabupaten berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ditandai dengan pembangunan berbagai sektor. Selain pembangunan fisik seperti Cekdam, Instalasi Penjernihan Air Minum (IPA) PDAM bernilai puluhan miliar rupiah, di sektor penyediaan pangan terjadi lonjakan produksi beras hingga 3 kali lipat.
Di sektor penyediaan pangan, Badan Ketahanan Pangan sudah melakukan penangkaran benih berbasis teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan wilayah bagian selatan SulSel. Ke depan, penyediaan benih berkualitas termasuk jenis hybrida tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Sulsel, jelas Syahrul Bayan. Menyinggung soal program Rp 1 Miliar/Desa yang disebut-sebut hanya sebuah janji, ia mengatakan, terjadi kesalahpahaman. Program Rp 1 miliar tersebut bukanlah program bagi-bagi uang ke desa secara Cash. Melainkan berbentuk program melalui kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Melalui program tersebut sangat jelas terjadi pemerataan pembangunan dan memenuhi hak-hak desa. Bahkan ada desa yang lebih dari Rp 1 Miliar seperti yang dilakukan di Desa Bonto Lojong yang sudah mencapai puluhan miliar, urainya. Dana yang bergulir ke desa tersebut tak hanya dari APBD tetapi juga APBN termasuk dari PNPM Mandiri, dana pembantuan serta dana dekon yang sudah bergulir di desa dan dilakukan secara transparan. Kabag. Humas dan Protokol juga menyayangkan berita yang tidak melihat kenyataan lapangan, termasuk saat demonstran diterima DPRD. Disana hadir Kadis Koperasi dan UKM (Bachtiar Karim), Kabag. Umum (Andi Mappatoba), Kabag. Pemerintahan (A. Irfandy Langgara), Kepala Kantor Kesbang Linmas (M. Yusuf), Sekretaris DPRD (Haryoto Harsoyo) dan Kabag. Humas dan Protokol (Syahrul Bayan). Jadi tidak benar bila pihak eksekutif tidak hadir pada pertemuan di DPRD, tandasnya.
Masih menurut Syahrul Bayan, sangat keliru bila masih ada pihak yang menyebut tidak ada perkembangan di Kabupaten Bantaeng sebab pembangunan dilakukan secara transparan, itu sebabnya sejumlah industri strategis hadir di Butta Toa. Kehadiran industri strategis tersebut menjawab masalah ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. Ini merupakan komitmen Pemda untuk menghapus kemiskinan di Bantaeng, terangnya. Industri strategis tersebut sudah melakukan ekspor ke Jepang dan Korea. Industri pengolahan ikan milik PT. Global Seafood International Indonesia misalnya, telah mengekspor ke Jepang sebanyak 60 ton, termasuk 20 ton yang dilepas Wakil Gubernur SulSel Agus Arifin Nu’mang pada pelepasan ekspor perdana beberapa waktu lalu.
Masih menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bantaeng, audisi calon direksi dilakukan sehubungan berakhirnya masa jabatan Direkri PDAM periode 4 tahun lalu. Ini dilakukan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. Melalui audisi tersebut, diharapkan muncul ide dan gagasan yang dapat membawa perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih tersebut memberikan keuntungan signifikan.
Menanggapi aksi demo di DPRD Kabupaten Bantaeng, Syahrul Bayan mengatakan, aksi tersebut tak perlu terjadi bila masyarakat memahami kegiatan yang sudah dilakukan Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah) bersama Wakilnya (H. A. Asli Mustadjab). Dalam 1 tahun 8 bulan, Nurdin Abdullah memimpin kabupaten berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ditandai dengan pembangunan berbagai sektor. Selain pembangunan fisik seperti Cekdam, Instalasi Penjernihan Air Minum (IPA) PDAM bernilai puluhan miliar rupiah, di sektor penyediaan pangan terjadi lonjakan produksi beras hingga 3 kali lipat.
Di sektor penyediaan pangan, Badan Ketahanan Pangan sudah melakukan penangkaran benih berbasis teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan wilayah bagian selatan SulSel. Ke depan, penyediaan benih berkualitas termasuk jenis hybrida tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Sulsel, jelas Syahrul Bayan. Menyinggung soal program Rp 1 Miliar/Desa yang disebut-sebut hanya sebuah janji, ia mengatakan, terjadi kesalahpahaman. Program Rp 1 miliar tersebut bukanlah program bagi-bagi uang ke desa secara Cash. Melainkan berbentuk program melalui kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Melalui program tersebut sangat jelas terjadi pemerataan pembangunan dan memenuhi hak-hak desa. Bahkan ada desa yang lebih dari Rp 1 Miliar seperti yang dilakukan di Desa Bonto Lojong yang sudah mencapai puluhan miliar, urainya. Dana yang bergulir ke desa tersebut tak hanya dari APBD tetapi juga APBN termasuk dari PNPM Mandiri, dana pembantuan serta dana dekon yang sudah bergulir di desa dan dilakukan secara transparan. Kabag. Humas dan Protokol juga menyayangkan berita yang tidak melihat kenyataan lapangan, termasuk saat demonstran diterima DPRD. Disana hadir Kadis Koperasi dan UKM (Bachtiar Karim), Kabag. Umum (Andi Mappatoba), Kabag. Pemerintahan (A. Irfandy Langgara), Kepala Kantor Kesbang Linmas (M. Yusuf), Sekretaris DPRD (Haryoto Harsoyo) dan Kabag. Humas dan Protokol (Syahrul Bayan). Jadi tidak benar bila pihak eksekutif tidak hadir pada pertemuan di DPRD, tandasnya.
Masih menurut Syahrul Bayan, sangat keliru bila masih ada pihak yang menyebut tidak ada perkembangan di Kabupaten Bantaeng sebab pembangunan dilakukan secara transparan, itu sebabnya sejumlah industri strategis hadir di Butta Toa. Kehadiran industri strategis tersebut menjawab masalah ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. Ini merupakan komitmen Pemda untuk menghapus kemiskinan di Bantaeng, terangnya. Industri strategis tersebut sudah melakukan ekspor ke Jepang dan Korea. Industri pengolahan ikan milik PT. Global Seafood International Indonesia misalnya, telah mengekspor ke Jepang sebanyak 60 ton, termasuk 20 ton yang dilepas Wakil Gubernur SulSel Agus Arifin Nu’mang pada pelepasan ekspor perdana beberapa waktu lalu.
0 comments:
Post a Comment
Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.